Serang – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten 2025 pada awal Triwulan II masih rendah. Berdasarkan data dari DJPK Kemenkeu RI per 1 April 2025, total pendapatan daerah mencapai Rp1.358,84 miliar atau 11,48% dari anggaran Rp11.837,70 miliar.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp669,24 miliar atau 8,04% dari target Rp8.319,78 miliar. Pajak daerah menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp614,74 miliar atau 9,87% dari anggaran Rp6.229,87 miliar.
Retribusi daerah mencapai Rp41,86 miliar atau 14,7% dari target Rp284,75 miliar. Namun, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan belum terealisasi sama sekali dari anggaran Rp62,06 miliar.
Lain-lain PAD yang sah hanya tercapai Rp12,64 miliar atau 0,73% dari target Rp1.743,09 miliar. Sementara itu, pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp689,60 miliar atau 19,64% dari anggaran Rp3.511,58 miliar.
Pendapatan hibah dan pendapatan lainnya juga belum terealisasi. Anggaran untuk pendapatan hibah sebesar Rp6,35 miliar dan pendapatan lainnya Rp6,35 miliar masih berada di angka nol persen.
Belanja daerah terealisasi sebesar Rp1.007,42 miliar atau 8,51% dari anggaran Rp11.841,74 miliar. Belanja pegawai mencapai Rp281,63 miliar atau 10,53% dari target Rp2.675,34 miliar.
Belanja barang dan jasa baru mencapai Rp275,03 miliar atau 5,96% dari anggaran Rp4.614,46 miliar. Belanja modal masih sangat rendah dengan realisasi Rp10,64 miliar atau 0,7% dari anggaran Rp1.525,03 miliar.
Belanja lainnya mencapai Rp440,12 miliar atau 14,54% dari target Rp3.026,92 miliar. Belanja bagi hasil menempati persentase tertinggi dengan realisasi Rp440,12 miliar atau 20,83% dari anggaran Rp2.113,29 miliar.
