Pamekasan– Penanganan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap seorang perempuan penyandang disabilitas di Kabupaten Pamekasan mendapat sorotan dari Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Pamekasan.
GMNI Pamekasan mengawal perkembangan perkara yang dilaporkan ke Polres Pamekasan pada 2 September 2026 tersebut. Dalam kasus ini, terdapat dua orang yang disebut sebagai terduga pelaku, masing-masing berinisial M dan T.
Pengawalan dilakukan melalui audiensi dengan kepolisian untuk meminta kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara sekaligus memastikan proses hukum terhadap kasus yang melibatkan kelompok rentan tersebut berjalan secara profesional dan memberikan perlindungan terhadap korban.
Berdasarkan informasi yang disampaikan GMNI Pamekasan, laporan dibuat pada 2 September 2026. Selanjutnya, laporan polisi disebut turun pada 7 September, kemudian terduga pelaku berinisial M diamankan pada 9 September 2026.
Sementara itu, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) disebut baru diterima pada 16 September 2026.
Rentang waktu tersebut menjadi salah satu perhatian GMNI. Organisasi mahasiswa itu menilai perkara dugaan kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas membutuhkan penanganan serius, terutama dalam memastikan hak dan perlindungan korban tetap menjadi perhatian selama proses hukum berlangsung.
“Kami menilai penanganan persoalan ini perlu dipercepat dan dilakukan secara serius. Ini menyangkut korban perempuan penyandang disabilitas yang membutuhkan perlindungan dan kepastian hukum,” demikian sikap DPC GMNI Pamekasan.
Dalam perkembangan perkara, M disebut telah diamankan Satreskrim Polres Pamekasan untuk menjalani pemeriksaan. Sementara itu, terduga pelaku lainnya, T, menurut keterangan yang disampaikan GMNI, hingga kini belum diamankan.
GMNI Pamekasan kemudian mendesak kepolisian segera melakukan upaya pencarian terhadap T dan meminta agar proses hukum tidak berjalan berlarut-larut.
Organisasi tersebut bahkan memberikan tenggat 7×24 jam kepada aparat kepolisian agar terduga pelaku yang masih dicari segera ditemukan dan diproses sesuai ketentuan hukum.
“Kami mendesak dalam waktu 7×24 jam terduga pelaku yang masih buron segera ditangkap. Jangan sampai persoalan ini berlarut-larut dan menghilangkan rasa keadilan bagi korban,” tegas GMNI Pamekasan.
Meski demikian, status seseorang dalam perkara pidana tetap harus mengacu pada proses hukum dan asas praduga tak bersalah.
Penyebutan sebagai pelaku definitif baru dapat dilakukan setelah terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
GMNI Pamekasan menegaskan, pengawalan terhadap perkara tersebut bukan dimaksudkan untuk mencampuri kewenangan penyidik.
Sebaliknya, mereka meminta agar proses penyelidikan maupun penyidikan dilakukan secara profesional, transparan, berdasarkan alat bukti, serta tetap memperhatikan kepentingan dan perlindungan korban.
“Korban membutuhkan keadilan dan kepastian hukum. Karena itu, kami meminta aparat serius, profesional, dan tidak membiarkan proses perkara ini berjalan tanpa kepastian,” demikian sikap GMNI Pamekasan.
Kasus tersebut sebelumnya dilaporkan pihak keluarga korban. Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam pengawalan perkara, dugaan kekerasan seksual disebut terjadi lebih dari satu kali di wilayah Kecamatan Pakong dan Pegantenan.
Polres Pamekasan sebelumnya juga telah membenarkan adanya penanganan perkara tersebut. Polisi menyampaikan bahwa penyidik melakukan pendalaman, termasuk pemeriksaan terhadap pelapor dan saksi, permintaan visum et repertum, serta olah tempat kejadian perkara (TKP).
Kini perhatian publik tertuju pada perkembangan penyidikan. Selain menunggu proses hukum terhadap M, pencarian terhadap T menjadi bagian penting dalam pengungkapan perkara secara menyeluruh.
Bagi GMNI Pamekasan, kasus ini bukan sekadar persoalan penanganan laporan pidana. Perkara tersebut juga menyangkut perlindungan terhadap perempuan penyandang disabilitas yang berada dalam posisi rentan dan membutuhkan kepastian bahwa proses hukum berjalan tanpa mengabaikan hak-haknya.