Pamekasan – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Pamekasan menyatakan keberatan terhadap informasi yang dimuat dalam Majalah MPA Edisi No. 105/480/2026/TH.XXXXII halaman 28 yang, menurut mereka, mengaitkan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Ketua DPC GMNI Pamekasan, Syaifus Suhada’, menegaskan bahwa GMNI bukan dan tidak pernah menjadi underbow PKI.
Menurutnya, penyebutan tersebut tidak sesuai dengan sejarah berdirinya GMNI dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“GMNI bukan dan tidak pernah menjadi underbow PKI,” tegas Suhada’.
Suhada’ menjelaskan, GMNI didirikan pada 23 Maret 1954 di Surabaya melalui peleburan organisasi-organisasi mahasiswa nasionalis dan memiliki landasan ideologi Marhaenisme yang diperkenalkan oleh Bung Karno.
Ia juga menegaskan bahwa organisasi mahasiswa yang secara historis memiliki keterkaitan dengan PKI adalah Central Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI), bukan GMNI.
Karena itu, Suhada’ menilai penyamaan GMNI dengan CGMI merupakan persoalan sejarah yang perlu diluruskan.
“Secara historis, GMNI memiliki identitas sebagai organisasi mahasiswa nasionalis yang berlandaskan Pancasila dan ajaran Marhaenisme Bung Karno. Karena itu, kami menolak keras jika GMNI dikaitkan sebagai bagian dari PKI,” tegasnya.
DPC GMNI Pamekasan menilai informasi dalam majalah tersebut dapat merugikan nama baik organisasi dan menciptakan persepsi yang keliru mengenai sejarah GMNI.
Syaifus Suhada’ menyebut persoalan tersebut bukan hanya menyangkut organisasi, tetapi juga menyangkut pentingnya menjaga ketepatan informasi sejarah dalam ruang publik.
“Kami memandang ini sebagai bentuk pembunuhan karakter, pencemaran nama baik, sekaligus pemutarbalikan sejarah apabila GMNI ditempatkan sebagai underbow PKI. Sejarah organisasi harus disampaikan berdasarkan fakta dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Kata Suhada’, GMNI selama ini merupakan organisasi mahasiswa yang membawa gagasan nasionalisme dan Marhaenisme dalam kehidupan kebangsaan. Karena itu, pihaknya meminta agar informasi yang dinilai keliru tersebut segera diklarifikasi dan diperbaiki.
DPC GMNI Pamekasan juga mengaitkan persoalan tersebut dengan pentingnya menjaga nilai toleransi dan moderasi dalam kehidupan masyarakat.
Mereka menilai setiap lembaga yang memiliki ruang publikasi memiliki tanggung jawab untuk memastikan informasi yang disampaikan tidak menimbulkan kesalahpahaman atau stigma terhadap kelompok tertentu.
Atas persoalan tersebut, DPC GMNI Pamekasan menyampaikan sejumlah tuntutan.
Pertama, mereka mendesak Kepala Kantor Kementerian Agama Pamekasan dan Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur untuk segera menarik Majalah MPA Edisi No. 105/480/2026 tersebut dari peredaran.
Kedua, DPC GMNI Pamekasan meminta Kanwil Kemenag Jawa Timur dan Redaksi MPA menyampaikan permintaan maaf secara resmi dan terbuka kepada GMNI. Permintaan maaf tersebut diminta disampaikan secara tertulis, dimuat pada edisi berikutnya, serta diberitakan melalui media massa.
Ketiga, mereka meminta adanya klarifikasi dan ralat secara resmi bahwa GMNI merupakan organisasi mahasiswa nasionalis dan bukan bagian dari PKI maupun organisasi komunis.
Keempat, DPC GMNI Pamekasan mendesak Kanwil Kemenag Jawa Timur melakukan evaluasi terhadap Tim Redaksi MPA serta memberikan pembinaan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.
Syaifus Suhada’ menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud membatasi kebebasan berpendapat maupun kebebasan pers.
Namun, menurutnya, kebebasan tersebut harus tetap disertai tanggung jawab terhadap akurasi informasi, terutama ketika menyangkut sejarah sebuah organisasi.
“Kami tidak anti terhadap kritik. Tetapi ketika menyangkut sejarah organisasi, tentu harus berdasarkan fakta. Jangan sampai informasi yang keliru kemudian dikonsumsi masyarakat dan menjadi stigma terhadap GMNI,” pungkas Syaifus Suhada’.