Sumenep – Sejumlah pemuda yang mengatasnamakan Komunitas Pemuda Anti Korupsi (Kompak) Sumenep, Madura, menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat, pada Jumat (08/10/2021) pagi.
Pada aksi ini, Kompak mendesak Pemkab Sumenep untuk menggagalkan rencana pengadaan mobil dinas bupati di tengah masa pandemi Covid-19.
Berdasarkan press release yang ditulis oleh Kompak, dapat diketahui bahwa biaya pengadaan mobil dinas Bupati Sumenep sebesar Rp 1,2 M. Bahkan terlebih dari itu, untuk biaya perawatan per tahun senilai Rp 500 juta.
Sedangkan pada sisi yang lain, Kompak menyebutkan bahwa Kasubbag Umum Pemkab Sumenep pernah menyatakan bahwa sampai saat ini terdapat 9 mobil dinas bupati dan wakil bupati (Wabup) yang masih layak untuk pakai.
“Hal ini tentu memicu emosi masyarakat Kabupaten Sumenep yang sampai saat sekarang masih belum hidup normal dikarenakan adanya pandemi,” ungkap salah satu orator bernama Samsul, Jumat (08/10/2021).
Baginya, pengadaan mobil dinas dengan anggaran yang sangat besar itu dinilai tidak penting untuk direalisasikan. Belum lagi hal ini dilatarbelakangi oleh kondisi pandemi yang telah membuat masyarakat sipil kesulitan.
“Jika hal itu masih saja dilakukan, lalu bagaimana nasib Rakyat Sumenep yang sangat kewalahan dalam melewati masa-masa paceklik ini,” tambahnya.
Sementara itu, koordinator lapangan (Korlap) aksi, Mohammad Toha membeberkan, dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33, Tahun 2020, tentang standar harga satuan biaya pengadaan kendaraan dinas di Jawa Timur yaitu senilai Rp 472 juta, 468 ribu, per unit.
