Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, menanggapi kajian Bank Dunia tentang kemiskinan berbasis daya beli atau Purchasing Power Parity (PPP). Ia menilai kajian tersebut bisa menjadi bahan evaluasi penting bagi Badan Pusat Statistik (BPS).
Menurut Anis, Indonesia kini dikategorikan sebagai negara berpendapatan menengah atas atau upper-middle income. Hal ini perlu menjadi pertimbangan dalam menyusun kebijakan yang relevan dengan kondisi sosial-ekonomi saat ini.
“Sebagai masukan bahan evaluasi serta menakar daya saing kita dengan negara-negara setara lainnya, tentu saja menjadi masukan yang baik,” katanya dalam rilis resmi di Jakarta, Senin (05/05/2025). Ia menegaskan pentingnya keterbukaan terhadap data dan kajian dari berbagai lembaga global.
Anis mengingatkan BPS agar tidak menutup diri terhadap analisis dari institusi seperti Bank Dunia. “Karena jika datanya kurang akurat maka kebijakan pembangunan berisiko melenceng dari target, sehingga meninggalkan jutaan orang dalam lingkaran kemiskinan,” ungkapnya.
Politisi Fraksi PKS itu menyoroti kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Ia menekankan perlunya pendekatan berbeda dalam menetapkan garis kemiskinan berdasarkan karakteristik wilayah.