“Tentu garis kemiskinan tiap wilayah tidak bisa disamaratakan, antara Jakarta dengan di daerah tertentu misalnya,” ujarnya. Perbedaan biaya hidup di setiap daerah harus menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan.
Ia menilai kemiskinan sebagai persoalan nasional yang kompleks dan membutuhkan perhatian khusus. Pemerintah harus menyusun strategi yang tepat agar kebijakan tidak bersifat seragam tanpa memperhatikan konteks lokal.
“Negara perlu memfokuskan sumber daya fiskalnya terutama pada investasi yang berpihak pada masyarakat miskin dan kebijakan yang meninimalisir ketimpangan,” ujarnya. Anis Byarwati menekankan pentingnya keberpihakan dalam alokasi anggaran.
Ia berharap BPS dan lembaga pemerintah lainnya dapat menggunakan kajian seperti milik Bank Dunia sebagai acuan pembaruan data. Dengan begitu, kebijakan pembangunan bisa lebih akurat dan menyentuh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.