Bangkalan – Empat pemerintah daerah di Pulau Madura, secara akumulatif menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 dengan struktur fiskal yang kontras. Ketimpangan antara pendapatan dan belanja daerah mencerminkan tantangan pengelolaan fiskal yang perlu dicermati serius, Kamis (05/06/2025).
Kabupaten Bangkalan menetapkan APBD sebesar Rp2,66 triliun pada TA 2025. Sementara itu, pendapatan daerah hanya mencapai Rp2,62 triliun menurut data DJPK Kemenkeu RI.
Kabupaten Sampang mengalokasikan APBD sebesar Rp2,09 triliun. Pendapatan daerahnya tercatat Rp2,05 triliun, sehingga terjadi defisit sebesar Rp40 miliar.
Pemerintah Kabupaten Pamekasan menetapkan pendapatan daerah sebesar Rp2,24 triliun. Namun, pendapatan daerahnya hanya sebesar Rp2,10 triliun dengan pembiayaan daerah sebesar Rp140,35 miliar.
Kabupaten Sumenep memiliki APBD terbesar di Madura tahun 2025, yaitu Rp2,83 triliun. Akan tetapi, pendapatan daerah hanya mencapai Rp2,59 triliun, sehingga defisit anggaran mencapai Rp240 miliar.
Bangkalan mencatat belanja sebesar Rp2,66 triliun dengan pendapatan Rp2,62 triliun, sehingga rasio belanja terhadap pendapatan sebesar 101,5 persen. Sampang membelanjakan 101,95 persen dari pendapatannya, juga menunjukkan defisit struktural.
Pamekasan mencatat rasio belanja terhadap pendapatan sebesar 106,67 persen, tertinggi di antara empat kabupaten. Sementara itu, Sumenep berada pada level 109,27 persen, menandakan ketergantungan tinggi terhadap sumber pembiayaan lain.
Ketidakseimbangan fiskal ini menunjukkan bahwa semua daerah di Madura merancang anggaran dengan asumsi defisit. Mereka berharap menutup kekurangan melalui pembiayaan atau efisiensi realisasi belanja.
