Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengajak seluruh negara untuk kembali mengedepankan prinsip multilateral dalam menyikapi dinamika global. Ia menekankan pentingnya memfungsikan kembali lembaga-lembaga internasional seperti WTO, IMF, dan Bank Dunia sesuai mandat awal pembentukannya, Kamis (24/07/2025).
Said Abdullah menyatakan, “Saya mengajak semua negara untuk berfikir secara multilateral. Saatnya WTO membuktikan diri bahwa mereka duduk untuk kepentingan internasional,” kutip Parlementaria, Jakarta, Rabu (23/07/2025).
Ia menyoroti ketimpangan yang terjadi sejak perang tarif antara Amerika Serikat (AS) dan China pada 2018. Menurutnya, kebijakan sepihak AS dalam memberlakukan tarif terhadap banyak negara menunjukkan gejala menuju tatanan internasional yang tak beraturan.
Said Abdullah menyebut, “Lucu sekaligus sedih, tidak ada satupun negara yang membawa kasus ini ke sidang WTO. Semua ramai-ramai berunding dengan AS dengan posisi tawar yang lemah. Jadinya bukan berunding, tetapi mengiba belas kasih.”
Ia mengingatkan bahwa semangat awal pendirian GATT, yang kemudian berkembang menjadi WTO pada 1995, adalah untuk mendorong perdagangan bebas secara adil dengan prinsip non-diskriminasi, transparansi, dan perlakuan yang setara. Ia menambahkan bahwa negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, awalnya dipaksa ikut dalam sistem perdagangan bebas yang didominasi negara maju.
“Negara-negara berkembang seperti Indonesia ‘babak belur’, seperti pertarungan Daud dan Goliat di gelanggang perdagangan bebas, karena ketimpangan kualitas produk, harga, dan kapasitas produksi,” katanya.
Meskipun demikian, Said mencontohkan bahwa banyak negara berkembang telah bangkit, seperti Vietnam, Thailand, Indonesia, dan China yang kini menjadi kekuatan dominan dalam perdagangan internasional. Ia menyebutkan bahwa pada 2024, nilai perdagangan global China mencapai USD 6,164 miliar, mengalahkan AS yang sebesar USD 5,424 miliar.
Ironisnya, menurut Said, ketika produk manufaktur AS kalah bersaing dan neraca perdagangannya mengalami defisit, negara tersebut justru memberlakukan tarif secara sepihak. Ia menegaskan bahwa tindakan ini melanggar prinsip dasar perdagangan bebas yang selama ini mereka gaungkan.
“Ini jelas menyalahi ‘rukun iman’ perdagangan bebas, yakni perdagangan tanpa hambatan tarif. Kenapa WTO diam?” Tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Ia mempertanyakan fungsi nyata lembaga internasional tersebut, yang tampaknya hanya aktif jika mendukung kepentingan negara-negara besar. Ia menilai lembaga itu bungkam ketika kepentingan mereka terganggu dan tidak lagi menjalankan fungsi secara adil.
“Diamnya WTO makin menegaskan bahwa kelembagaan WTO hanya diperlukan bila sejalan dengan kepentingan negara-negara maju seperti AS. Bila tidak sejalan, tidak diperlukan lagi,” ujarnya.
Said Abdullah menilai, jika lembaga seperti WTO, IMF, dan Bank Dunia sudah tidak mampu menjalankan tugasnya secara adil, maka pembubaran menjadi solusi terbaik. Ia menyatakan, “Daripada keberadaannya seperti tidak ada. Buat apa kita iuran ada WTO, IMF dan Bank Dunia kalau nyatanya malfunction, malah habiskan biaya tiada guna.”
Namun, ia masih menyisakan harapan bahwa jika dunia internasional menganggap keberadaan lembaga tersebut penting, perlu ada komitmen kolektif untuk memperkuat dan menyempurnakan peran mereka. Ia menegaskan bahwa kolaborasi internasional harus ditingkatkan.
“Kalau kita memandang penting, masih ada secercah harapan. Mari kita bergandengan lebih erat, membulatkan tekad, kuatkan dan sempurnakan kembali WTO, IMF dan Bank Dunia sebagai jalur penyelesaian internasional yang lebih adil,” pungkasnya.