Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mendorong pemerintah segera mengambil langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global, khususnya di kawasan Timur Tengah.
Pernyataan itu disampaikan Said di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (31/03/2026). Ia menilai situasi global yang melibatkan negara-negara besar seperti Israel, Amerika Serikat, dan Iran berpotensi memberikan tekanan serius terhadap perekonomian nasional.
“Kita harus punya sensitivitas yang tinggi karena tantangan kita luar biasa, baik dari sisi geopolitik maupun ekonomi global,” ujar Said.
Dalam menghadapi kondisi tersebut, Said menekankan pentingnya realokasi anggaran negara, terutama terhadap belanja yang dinilai tidak mendesak. Menurutnya, langkah ini menjadi kunci untuk menjaga kesehatan fiskal di tengah ketidakpastian global yang terus berkembang.
Ia menyebut, DPR dan pemerintah sejatinya memiliki komitmen yang sama dalam menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, pengeluaran negara harus difokuskan pada program-program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Pemerintah tetap harus melakukan realokasi terhadap belanja yang tidak mendesak,” tegasnya.
Selain itu, Said juga menyoroti pentingnya optimalisasi anggaran yang berada di Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). Ia menilai masih terdapat dana yang belum terserap secara maksimal, termasuk pada sejumlah program seperti Badan Gizi Nasional.
Tak hanya itu, ia mengungkapkan bahwa pemerintah dapat memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) secara terukur yang saat ini mencapai sekitar Rp370 triliun. Sementara itu, alokasi anggaran BA BUN untuk Badan Gizi Nasional disebut berada di kisaran Rp 67 triliun.
Dalam konteks efisiensi, Said mendorong pemerintah meniru sejumlah negara yang mulai menghemat penggunaan energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM). Ia menilai kebijakan energi yang lebih tepat sasaran akan berdampak signifikan terhadap pengelolaan anggaran negara.
Salah satu usulan tegas yang disampaikan adalah penghentian kompensasi listrik bagi kelompok masyarakat mampu dan sektor industri. Ia menilai kebijakan tersebut sudah tidak relevan dan membebani keuangan negara.
“Saya menghimbau pemerintah untuk menghentikan kompensasi listrik terhadap orang kaya dan industri,” ujarnya.
Menurut Said, jika kebijakan tersebut dijalankan, maka defisit APBN dapat dijaga tetap berada di bawah ambang batas 3 persen, sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kalau itu dilakukan, saya yakin defisit APBN kita tetap di bawah 3 persen dan pertumbuhan ekonomi bisa dicapai,” katanya.
Lebih jauh, Said juga mengkritik ketimpangan dalam penggunaan istilah kebijakan energi. Ia menilai tidak tepat jika bantuan kepada kelompok mampu disebut sebagai kompensasi, sementara untuk masyarakat miskin disebut subsidi.
“Kalau orang kaya namanya kompensasi, giliran orang miskin namanya subsidi. Itu tidak boleh terjadi,” tegasnya.
Meski demikian, ia menambahkan bahwa kelompok masyarakat menengah tetap perlu mendapatkan insentif sebagai bentuk kebijakan yang berkeadilan.
Dengan berbagai usulan tersebut, Said berharap pemerintah dapat bergerak cepat dan responsif dalam menghadapi tekanan global, sekaligus memastikan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga secara berkelanjutan.