“PPS Klapayan, Sepulu, #Bangkalan dipecat KPUD Bangkalan, karena menolak mengkapling TPS dan menentang KPUD Bangkalan dan PPK Sepulu yg akan mengelola KPPS di Klapayan,” ungkap Risang BW dalam postingan statusnya di platform Facebook, pada Kamis (4/1/2024).
Pasca pemecatan anggota PPS tersebut, seluruh KPPS di Desa Klapayan benar-benar dikelola PPK Sepulu dan KPU Bangkalan. “Setelah PPS Klapayan dipecat, seluruh KPPS di Desa Klapayan benar-benar dikelola oleh PPK Sepulu dan KPUD Bangkalan,” ungkapnya.
Seluruh KPPS di Desa Klapayan, kata Risang BW lebih lanjut, hanya ditunjuk tanpa mendaftar dan menyerahkan syarat administrasi. “Seluruh KPPS di Desa Klapayan hanya ditunjuk hidungnya tanpa mendaftar dan menyerahkan syarat administrasi,” ungkapnya.
Kata Risang, KPPS yang ditunjuk tersebut tak penting punya kompetensi atau tidak. Yang penting bagi mereka (yang menunjuk KPPS tersebut, red.) asal nurut dan mau diatur. “… tak penting mereka punya kompetensi atau tidak, syaratnya: ASAL NURUT & MAU DIATUR,” ungkapnya.
Praktek seperti ini, menurut Risang BW, terindikasi kuat ditujukan untuk menjarah dan menjatah suara (bukan pemilihan). Coblosan (pada hari pencoblosan Pemilu 2024, red.) hanya formalitas dan seremonial. Postingan ini diberi hashtags (tagar) #pemilu_2024 dan #bangkalan.
“… ini urusan MENJARAH & MENJATAH suara (bukan pemilihan). Coblosan, hanya formalitas & seremonial. (PRE ORDER CALEG DPR RI),” puskas postingan status aktivis RAR Bangkalan ini di akun platform Facebooknya.
