“Kami berharap polisi bekerja secara objektif tanpa ragu dan takut intervensi dari pihak mana pun. Sudah lebih dari dua tahun, tetapi belum ada penetapan tersangka,” tegasnya.
Sebagai informasi, pada 2020 Pemkab Sampang menerima Dana Insentif Daerah (DID) dari pemerintah pusat sebesar Rp 12 miliar yang dialokasikan untuk proyek pemeliharaan 12 ruas jalan poros kabupaten. Masing-masing ruas jalan menerima anggaran sebesar Rp 1 miliar.
Proyek ini seharusnya dikerjakan dengan sistem padat karya, namun justru dikontraktualkan kepada sejumlah CV tanpa melalui proses tender atau lelang resmi. Selain itu, proses perencanaan dan pengawasan diduga tidak dilakukan secara optimal.
Adapun ruas jalan yang dikerjakan dalam proyek ini meliputi:
- Penyepen – Baturasang,
- Paopale Laok – Lar-lar,
- Banjar Talela – Taddan,
- Lepelle – Palenggiyan,
- Kamondung – Meteng,
- Trapang – Asem Jaran,
- Karang Penang Oloh – Bulmatet,
- Labang – Noreh,
- Somber – Banjar,
- Banjar – Somber,
- Bajrasokah – Batuporo Barat, dan
- Tobai Timur – Poreh.
Berikut CV yang diduga terlibat dalam proyek ini:
- CV Suramadu Jaya,
- CV Aman Karya,
- CV Seni Wacana,
- CV Raden Group,
- CV Alfin Jaya,
- CV Cipta Sarana Abadi,
- CV Cendana Indah,
- CV Karya Mandiri,
- CV Makmur,
- CV Rizky Abadi,
- CV Baruna, dan
- CV Gubis Ratas
Sekretaris LSM Laskar Pemberdayaan dan Peduli Rakyat (Lasbandra), Ach Rifai, menegaskan bahwa pihaknya sejak awal telah menyoroti proyek ini.
Mereka berulang kali melakukan audiensi dengan Pemkab Sampang dan DPRD Sampang untuk mempertanyakan transparansi proyek serta mencegah potensi penyimpangan.
“Sejak awal kami sudah mencium aroma kongkalikong dalam proyek ini. Namun, DPRD dan Pemkab Sampang justru terlihat mendukung penuh proyek yang diduga menjadi bancakan berjemaah ini,” ungkap Rifai.
Kini, publik menantikan langkah tegas aparat penegak hukum dalam mengusut tuntas kasus ini dan menetapkan tersangka guna memastikan keadilan serta mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran di masa mendatang.