Maraknya gerakan swadaya ini mengindikasikan tumbuhnya rasa muak, kecewa, hingga hilangnya kepercayaan publik terhadap pemimpin yang seharusnya hadir menyelesaikan persoalan dasar pelayanan publik.
Ketika rakyat harus menambal, menimbun, bahkan membangun jalan dengan uang receh hasil sumbangan pengguna jalan dan penggalangan dana melalui siaran langsung media sosial, maka dapat disimpulkan telah terjadi persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan.
Infrastruktur jalan bukanlah urusan amal, melainkan hak warga negara yang menjadi kewajiban pemerintah.
Pemimpin Redaksi Madurapers menilai bahwa fenomena ini bukan sekadar persoalan jalan rusak. Lebih dari itu, kondisi ini merupakan potret nyata ketimpangan kebijakan, minimnya kepedulian pemerintah, serta hilangnya kehadiran negara di ruang-ruang fundamental kehidupan masyarakat.
Sudah seharusnya pemerintah daerah dan pemerintah desa melakukan evaluasi menyeluruh, berbenah secara total, serta membuka ruang dialog dengan masyarakat.
Pemerintah tidak boleh terus membiarkan rakyat menanggung beban yang sejatinya menjadi tanggung jawab negara.