Ribuan peserta seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Sumenep harus bersabar sedikit lebih lama. Seleksi Tahap II Formasi 2024 yang semula dijadwalkan berlangsung pada 29 April 2025 resmi ditunda.
Pemerintahan
Kepala Bappeda Sumenep Tegaskan RPJMD 2025–2029 Selaras dengan Program Nasional
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mulai memetakan masa depan lima tahun ke depan dengan serius. Lewat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep, langkah awal telah diambil melalui penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Bappeda Sumenep Konsultasi ke Jatim, Matangkan Ranwal RPJMD 2025 – 2029
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep terus menggenjot persiapan arah pembangunan lima tahun ke depan melalui penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025 – 2029.
DAK Rp140 Miliar untuk Sumenep Ditarik Pusat, Proyek Jalan di Kepulauan Kangean Batal
Kabupaten Sumenep harus menelan pil pahit di awal 2025. Seluruh Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp140 miliar yang sudah disiapkan untuk pembangunan infrastruktur, termasuk Rp20 miliar untuk proyek jalan di Kepulauan Kangean, resmi ditarik kembali oleh Pemerintah Pusat.
Capaian Reformasi Birokrasi Pemkab Sampang Langganan di Peringkat Bawah di Jawa Timur
Capaian reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, menurut data Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, mengalami peningkatan selama periode 2020 hingga 2023. Meski demikian, peringkat Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB)-nya di Provinsi Jawa Timur tetap berada di posisi bawah.
Anggaran DPRKP Bangkalan 2024 Membengkak, Musawwir: Belanja Harus Berdampak Nyata bagi Rakyat
Pemerintah Kabupaten Bangkalan mengalokasikan anggaran besar untuk Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP) Bangkalan pada tahun anggaran 2024. Total belanja dinas ini mencapai Rp21,7 miliar, jauh melebihi pendapatan asli daerahnya yang hanya Rp1 miliar.
Pemkab Sumenep Raih WTP Kedelapan Berturut-turut dari BPK RI
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep kembali mengukir prestasi gemilang di bidang tata kelola keuangan. Untuk kedelapan kalinya secara berturut-turut, Pemkab Sumenep berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2024.
Pegawai Pemkab Sampang Banyak Sarjana, Apakah Birokrasi Bisa Profesional?
Jumlah pegawai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang pada 2024, menurut data BPS Kabupaten Sampang, mencapai 7.474 orang. Dalam APBD 2025, menurut data DJPK Kemenkeu, belanja pegawai ini mencapai Rp857,12 miliar atau 40,84 persen dari total belanja daerah sebesar Rp2,09 triliun.
Dominasi Belanja Pegawai, DPRD Soroti Ketimpangan Anggaran Belanja DLH Bangkalan 2024
Anggaran belanja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bangkalan tahun 2024 menuai sorotan dari DPRD. Musawwir, anggota Banggar dan Komisi III DPRD Bangkalan, menyebut struktur anggaran belanja ini tidak berpihak pada penguatan teknis DLH.
Belanja Bappeda Bangkalan 2024: Berat di Belanja Pegawai, Ringan di Inovasi
Anggaran belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bangkalan tahun anggaran 2024 mengungkap peta prioritas yang janggal. Dari total belanja sebesar Rp8,2 miliar, hampir seluruhnya tersedot ke belanja operasi.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.