Sebagai wujud konkret komitmen ini, sebanyak 8 (delapan) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) turut serta dalam penandatanganan target capaian MCP 2025. Berikut delapan OPD di lingkungan Pemkab Sumenep yang melakukan tanda tangan:
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 2 Tahun 2025. Surat ini mengatur penyesuaian tugas kedinasan Aparatur Sipil Negara (ASN) selama periode libur nasional dan cuti bersama.
Komisi I DPR RI resmi membentuk Panja Revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI setelah rapat kerja dengan Menhan, Menteri Hukum, Wamenkeu, dan Wamensetneg. Salah satu poin utama dalam revisi ini adalah kewajiban prajurit yang ditugaskan ke lembaga pemerintahan untuk mundur dari status prajurit TNI aktif.
Universitas Paramadina menggelar diskusi publik bertajuk Kepercayaan Publik yang Hilang: Urgensi Kredibilitas Komunikasi Pemerintahan Prabowo pada Selasa (11/03/2025). Diskusi ini membahas peran juru bicara pemerintah dalam membangun kepercayaan publik di tengah dominasi media sosial dan buzzer politik.
DPRD Kabupaten Bangkalan menekankan pentingnya transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola dalam penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Bangkalan 2025-2029. Forum Konsultasi Publik yang digelar di Gedung Merdeka, Bangkalan, Rabu (12/03/2025), menjadi wadah diskusi berbagai pemangku kepentingan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia meluncurkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19 Tahun 2025. Aturan ini mengatur investasi pemerintah pada Perum Bulog dalam pengadaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Ketua DPRD Sumenep, Zainal Arifin, menegaskan bahwa pihaknya siap mendukung penuh kebijakan yang berfokus pada pemerataan pembangunan bagi seluruh masyarakat, baik di daratan maupun kepulauan.
