Lain lagi jika ada Kantor Bersama KKKS di Sumenep. Selain menyoal tentang anggaran, menurut Ayink, masyarakat Sumenep perlu tahu soal informasi kemigasan, baik lifting migas, DBH, PI hingga program yang direalisasikan oleh kontraktor migas.
“Minimal sebagai pusat informasi soal kemigasan. Baik soal lifting, DBH hingga realisasi PI sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan bagi masyarakat sekitar. Jangan salahkan para aktivis jika punya penilaian minor tentang migas, karena akses informasi kemigasan terbatas,” tuding Ayink.
Dia meminta, agar kantor bersama KKKS di Sumenep itu benar-benar ada. Sehingga realisasi program yang dilaksanakan KKKS dapat dimonitor oleh semua pihak.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala SKK Migas Jawa-Bali-Nusa Tenggara (Jabanusa), Nurwahidi menyampaikan, jika kantor bersama KKKS di Sumenep dalam tahap persiapan. Menurutnya, pengelolaannya telah diserahkan ke salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Sekarang kantornya sedang disiapkan BUMD, mudah-mudahan pertengahan November selesai,” ungkapnya saat dikonfirmasi sejumlah media melalui via WhatsAppnya.
Ditanya soal kantor KKKS sebagai pusat informasi soal kemigasan, pria yang lahir di Sumenep ini malah membalas dengan emoji jempol.
Saat jurnalis media ini menanyakan soal transparansi lifting, DBH maupun PI, Nurwahidi tak merespons apapun.
Penulis: Fauzi
Editor: Ady
