Bangkalan – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur disinyalir gelapkan gaji Panitia Pemungutan Suara (PPS). Tak hanya itu, KPU juga dinilai tidak profesional dalam mengemban amanah, Kamis (22/08/2024).
Sebelumnya, KPU Bangkalan sempat berdalih bahwa kendala keterlambatan gaji PPS dikarenakan ada beberapa nama yang tidak singkron. Bahkan, menurut keterangan Bahiruddin selaku devisi teknis penyelenggara, ada yang perlu diganti dan perlu diberikan SK baru, Senin (12/08/2024).
Jelang hitungan jam, gaji PPS dicairkan ke rekening masing-masing. Dengan demikian, tentu mmenjadi kesenangan tersendiri bagi PPS yang menerima gaji pertamanya. Oleh sebab itu, PPS merasa tidak akan ada lagi alasan untuk tidak dicairkan kerena nama dan NIK sudah singkron dibuktikan dengan pencairan pertamanya.
Fenomena tersebut sokntak mendapat keluhan dari PPS di berbagai wilayah/kecamatan. Kendati demikian, beberapa PPS yang enggan disebutkan namanya menjelaskan, sampai detik ini KPU belum juga mencairkan gaji PPS bulan berikutnya. Tentu, dari peristiwa ini PPS pertanyaan profesionalisme KPU Bangkalan.
“KPU terkesan menutup-nutupi gaji PPS, bahkan KPU terindikasi gelapkan gaji PPS yang seharusnya dicairkan kepada hak miliknya,” uangkap, salah PPS dari wilayah Kokop, Rabu (21/08/2024, melalui pesan WhatsApp.
Kekecewaan itu berdasarkan haknya yang belum juga diterima, ia sangat mesesalkan dengan tindakan KPU yang tidak pro bawahan. Pihaknya menjelaskan, bahwa KPU tidak pantas menelan gaji PPS, sudah jelas-jelas hak PPS untuk dicairkan.
