Harapan masyarakat tetap sama, yaitu layanan publik yang berkualitas meskipun dengan anggaran yang terbatas. “Pembangunan yang berkelanjutan tetap harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan fiskal daerah,” katanya.
Jika kebijakan ini dikelola dengan baik, Kabupaten Bangkalan masih memiliki peluang untuk berkembang. “Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.
Pasca pelantikan kepala dan wakil kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024, publik Indonesia menyoroti Penjabat (Pj) kepala daerah. Pj Gubernur, Bupati, dan Wali Kota memiliki peran vital dalam mengisi kekosongan jabatan kepala daerah sebelum pemimpin definitif dilantik.
Pada tahun 2025, Pemkab Bangkalan mengalokasikan Belanja Daerah sebesar Rp2,66 triliun. Dana ini tersebar dalam beberapa kategori utama, termasuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Sumenep, Virzannida Busyro menegaskan bahwa pihaknya tidak akan gegabah dalam mengambil keputusan tanpa adanya bukti yang kuat.
Pemeriksaan kesehatan ini merupakan bagian dari serangkaian tahapan wajib yang harus ditempuh oleh setiap kepala daerah terpilih. Tujuannya adalah memastikan bahwa kedua calon pemimpin berada dalam kondisi fisik dan mental yang prima, sehingga dapat menghadapi tantangan serta mengemban amanah pemerintahan dengan optimal.
Dugaan kurangnya transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kembali mencuat di Kabupaten Bangkalan. Kali ini, Kepala Desa (Kades) Lombang Laok, Kecamatan Blega, menjadi sorotan karena diduga menutup-nutupi informasi publik terkait APBDes 2024.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep harus menghadapi kenyataan pahit setelah pemerintah pusat memangkas dana transfer sebesar Rp192,9 miliar
