Kemandirian keuangan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan TA 2021 juga menunjukkan kurang baik. Tampak di TA ini keuangan daerah sangat ketergantungan pada dana/bantuan (transfer) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kenyataan ini dapat dilihat pada rasio PAD-nya yang hanya sebesar 12,04% (Rp194.566.870.571) terhadap dana/bantuan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur yang mencapai Rp1.556.683.491.283.
Kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan dalam membiayai program/kegiatan program pemerintah dan pembangunan juga sangat rendah sekali. Hal ini dapat dilihat pada rasio PAD-nya yang hanya sebesar 8,92% (Rp194.566.870.571) terhadap Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan yang mencapai Rp2.182.098.999.528.
Nilai rasio tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan TA 2021 belum mampu membiayai program/kegiatan program pemerintah, pelayan publik, dan pembangunan tanpa bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi Jawa Timur, berupa dana transfer ke Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan.
Iya ya. Sejak UU Otonomi daerah diberlakukan sejak 2001, ternyata itu menguji kreatifitas kepala daerah utk berlomba meningkatkan PAD. Ada yg berhasil, ada yg jalan ditempat dan ada yg justru PAD-nya menurun. Alhasil, desentralisasi fiskal Pamekasan jalan di tempat. Kenapa jalan ditempat? Jawaban itu yg hrs terjawab. Minus potensi lokal (UMKM, dll) yg bisa dieksplor atau justru minus kebijakan yg pro-poor, ataukah krn kepentingan politik (kapitalisasi dukungan) justru menenggelamkan inisiasi Kapitalisasi PAD, ataukah mmg sengaja membiarkan apa adanya, yg penting sepi demo ataukah ada unsur lain. Mnrt sy, kedepan, biar antar kepala daerah di Madura terjadi kompetisi kreasi, *Pertama* perlu ada *”Sinergi Madura Raya”*, selain utk sinergi visi misi mereka, juga bisa bersinergi produk kebijakan besar utk Perbaikan Madura. Hal ini sama dengan yg digagas Walkot Sby, Bupati Sidoarjo dan Gresik Februari lalu. Mereka duduk bersama dan hasilnya bagus. Salahsatu sinergi kebijakan mrk antara lain lima hal yang dibahas dan disepakati dalam pertemuan selama 120 menit dengan protokol kesehatan tersebut yakni integrasi penanganan pandemi COVID-19, manajemen transportasi terpadu, manajemen sungai terpadu, pengembangan manajemen pengetahuan untuk meningkatkan kualitas inovasi antardaerah dan infrastruktur jalan. *Kedua*, perlu ada *reidentifikasi potensi lokal yg jelas serta roadmap kapitalisasinya*, biar mereka jalan sesuai roadmap yg dibuat dan disepakati, shg lbh terarah dan terukur. *Ketiga* perlu ada *Kontrol kebijakan komprehensif”* dari lembaga independen di luar sistem biar efektif dan efisien. Kalaupun tdk, yg penting antar kepala daerah bisa saling menjaga komitmen, no problem. *Keempat*, perlu ada *supporting system dan anggaran dari pemerintah pusat” utk memajukan Madura Raya*. *Kelima*, petlu *ada dukungan dari berbagai tokoh masyarakat dan intelektual kampus dan intelektual pondok yg pro kemajuan Madura Raya*. Kalau kelima hal ini jalan, Insya Allah PAD naik signifikan, krn para kepala daerah akan berjiwa entrepreneurship tinggi dan tidak mau kalah dg tetangganya. Semoga analisa ini bermanfaat.
Mantap