ADP akan turun jalan untuk melakukan demontrasi bersama masyarakat kalau pilkades tahun 2021 di tunda ke tahun 2025.
“Kami tidak akan melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun bersama masyarakat, kami akan melakukan aksi turun jalan, sampai pemerintah Kabupaten Sampang mengeluarkan kebijakan yang benar-benar pro dengan rakyat,” pungkasnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Pembina ADP, Herman Hidayat, S.Pd., “Kalau rakyat tidak menghendaki Pilkades 2021 ditunda, maka ADP dengan tegas akan menyikapinya.”
“Karena Aliansi Damai Pantura ini adalah wakil dari suara rakyat,” singkatnya.
Sedangkan Mohammad Fauzi, S.I.P., yang juga sebagai pembina ADP dan pembina ormas ProJo se-Madura itu mengatakan, Aliansi Damai Pantura dan ProJo akan tetap bersikap objektif untuk mendukung kehendak rakyat.
“Jika keputusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang tidak sesuai dengan kehendak rakyat, maka kita akan melakukan audiensi dan kajian,” terangnya.
“Hasil kajian itu akan kami layangkan ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan ke Ombudsmen RI, agar masyarakat terbela. Apakah menunda atau melanjutkan, yang terpenting masyarakat sepakat. Intinya, keputusan pemerintah harus mendengarkan suara rakyat,” paparnya.
“Aliansi Damai Pantura dan ProJo disini adalah kepanjangan tangan atau lidahnya masyarakat Sampang,” pungkasnya.
