Gelar Buber, Aliansi Damai Pantura Bahas Isu Wacana Penundaan Pilkades 2021 Sampang

Sampang – Aliansi Damai Pantura (ADP) Kabupaten Sampang yang terdiri dari gabungan beberapa Organisasi Masyarakat (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Media melakukan Silaturahim yang dikemas dengan buka puasa bersama di Cafe & Resto Al-Madani tanjung bumi – Bangkalan, Jum’at (23/04/2021).

Dalam kegiatan tersebut yang menjadi pembahasan adalah terkait isu hangat wacana penundaan Pilkades serantak tahun 2021 di Kabupaten Sampang.

Ketua Aliansi Damai Pantura (ADP), Muhammad Mohni mengatakan tujuan kegiatan buka puasa bersama ini ingin mempererat tali silaturahim sesama anggota, dan juga karena adanya kegelisahan masyarakat terkait isu wacana penundaan pilkades serentak tahun 2021 ke tahun 2025. Sehingga, dalam hal ini ADP wajib menyikapi kegelisahan masyarakat tersebut.

“Jadi kami akan menunggu Surat Edaran (SE) dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Peraturan Bupati (Perbub) dari pemerintah Kabupaten Sampang,” paparnya.

Pihaknya (ADP) akan melakukan kajian setelah SE Kemendagri dan Perbub sudah muncul.

“Setelah keduanya sudah muncul, kami akan melakukan kajian. Dari itu, seketika pemerintah tidak pro rakyat, maka ADP akan tetap bersama rakyat sampang. Artinya, ADP akan membela rakyat,” tegasnya.

BACA JUGA:  Pembangunan Manusia di Sampang 2021

Jika pilkades 2021 benar-benar ditunda ke tahun 2025 maka ADP akan melakukan gerakan untuk mewakili masyarakat Sampang.

“Akan kami tanyakan alasan pemerintah kabupaten sampang kalau pilkades tahun 2021 ini benar-benar di tunda. Apakah hal itu merugikan atau menguntungkan masyarakat,” imbunya.

“Terlebih kalau kebijakan ditundanya Pilkades nantinya ada dugaan kepentingan politik, maka kami (ADP) bersama masyarakat tidak akan tinggal diam,” ucap mohni dengan nada tegas.

ADP akan turun jalan untuk melakukan demontrasi bersama masyarakat kalau pilkades tahun 2021 di tunda ke tahun 2025.

“Kami tidak akan melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun bersama masyarakat, kami akan melakukan aksi turun jalan, sampai pemerintah Kabupaten Sampang mengeluarkan kebijakan yang benar-benar pro dengan rakyat,” pungkasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Pembina ADP, Herman Hidayat, S.Pd., “Kalau rakyat tidak menghendaki Pilkades 2021 ditunda, maka ADP dengan tegas akan menyikapinya.”

“Karena Aliansi Damai Pantura ini adalah wakil dari suara rakyat,” singkatnya.

Sedangkan Mohammad Fauzi, S.I.P., yang juga sebagai pembina ADP dan pembina ormas ProJo se-Madura itu mengatakan, Aliansi Damai Pantura dan ProJo akan tetap bersikap objektif untuk mendukung kehendak rakyat.

BACA JUGA:  5 Orang Ditangkap Polisi saat Pesta Sabu di Tambak Udang

“Jika keputusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang tidak sesuai dengan kehendak rakyat, maka kita akan melakukan audiensi dan kajian,” terangnya.

“Hasil kajian itu akan kami layangkan ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan ke Ombudsmen RI, agar masyarakat terbela. Apakah menunda atau melanjutkan, yang terpenting masyarakat sepakat. Intinya, keputusan pemerintah harus mendengarkan suara rakyat,” paparnya.

“Aliansi Damai Pantura dan ProJo disini adalah kepanjangan tangan atau lidahnya masyarakat Sampang,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan