Selly juga menyoroti program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang mencakup empat poin utama terkait pendidikan dan layanan keagamaan.
Empat poin utama tersebut meliputi peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerintahan yang bersih dan transparan, ketahanan pangan berbasis halal, serta peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan berbasis agama.
Ia menekankan pentingnya database guru madrasah yang akurat untuk mempermudah perencanaan kebijakan, termasuk skema peningkatan status guru impassing menjadi P3K.
Selly turut menyinggung persoalan efisiensi anggaran yang berdampak pada pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan tunjangan sertifikasi guru.
“Kami memahami keresahan guru madrasah terkait keterlambatan pencairan dana BOS dan tunjangan sertifikasi. Hal ini terjadi akibat efisiensi anggaran yang masih dalam tahap pembahasan dengan Kementerian Keuangan. Kami akan terus mengawal agar dana tersebut dapat segera dicairkan,” tambahnya.
Komisi VIII DPR RI berkomitmen memperjuangkan aspirasi PGIN, termasuk skema peningkatan kesejahteraan guru madrasah melalui insentif, sertifikasi, impassing, hingga P3K.
Selly berharap pertemuan ini dapat menghasilkan solusi konkret demi meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik madrasah di Indonesia.