Jakarta – Pemerintah Indonesia merespons tekanan global yang membayangi perekonomian dengan strategi mitigasi fiskal yang ditargetkan. Dalam informasi resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan langkah-langkah terbaru dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR, Jumat (04/07/2025).
Indeks PMI global menunjukkan kontraksi, sementara harga komoditas melemah karena instabilitas geopolitik, termasuk konflik bersenjata antara Iran dan Israel yang didukung Amerika Serikat. Lonjakan harga minyak sebesar 8% mencerminkan ketidakpastian global yang kian dalam sebelum perlahan mereda.
Volume perdagangan dan investasi internasional cenderung stagnan, dengan proyeksi pertumbuhan mendekati nol. IMF dan Bank Dunia menyesuaikan proyeksi ekonomi dunia 2025 ke bawah, mencerminkan dampak sistemik dari ketegangan perdagangan dan geopolitik.
“Ini situasi global yang tidak makin membaik. IMF dan Bank Dunia semua merevisi pertumbuhan tahun 2025 ini ke bawah,” ujar Sri Mulyani, menegaskan urgensi tindakan pemerintah. Respons domestik menjadi kunci dalam menahan guncangan dari luar.
Indonesia tetap menunjukkan daya tahan makro, dengan inflasi inti di level 1,9% dan ekspor yang relatif stabil meski tertekan oleh kebijakan tarif sepihak Presiden Trump pada April. Surplus neraca perdagangan pada Mei memberi ruang fiskal bagi langkah-langkah antisipatif.
Namun, tanda-tanda tekanan mulai terasa di dalam negeri. Aktivitas manufaktur domestik memasuki zona kontraksi, sementara penjualan semen dan kendaraan mencatat penurunan tajam selama Mei. Sektor keuangan juga terguncang oleh ketidakpastian global dan agresivitas tarif AS.
“Ini menggambarkan bahwa sekarang mulai masuk dampak global itu terhadap pertumbuhan komponen pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujar Menkeu, menggarisbawahi transmisi guncangan global ke dalam negeri. Indonesia tidak kebal, namun berupaya tetap adaptif.
Paket stimulus ekonomi kedua diluncurkan di Triwulan II-2025 sebagai respons strategis. Pemerintah mengalokasikan insentif fiskal ke sektor-sektor yang mampu menahan dan memutar roda ekonomi domestik secara cepat dan langsung.
Diskon transportasi publik selama libur sekolah, bantuan sosial berupa tambahan kartu sembako dan beras pangan, serta insentif upah bagi pekerja berpenghasilan rendah digelontorkan. Total anggaran stimulus ini mencapai lebih dari Rp24 triliun dari berbagai sumber.
Bantuan juga menjangkau guru Kemendikdasmen dan Kemenag, serta pekerja sektor padat karya melalui subsidi jaminan kecelakaan kerja. Pemerintah berharap konsumsi rumah tangga tetap terjaga dan daya beli masyarakat bisa menopang pertumbuhan.
“Dengan stimulus ini kita harapkan memitigasi kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang memang terus menerus didera tekanan dari global dengan bisa meng-compensate,” tutup Menkeu. IMF dan World Bank memproyeksikan pertumbuhan Indonesia bisa melambat hingga ke level 4,7%.