“Kalau bicara jalan vital, selatan juga punya. Tapi kenapa selalu dianaktirikan? Akibat jalan rusak ini, harga kebutuhan di desa kami pun melonjak,” tegas Alimni.
Sikap senada datang dari Presiden Mahasiswa Universitas Wiraraja Madura, Abdurrahman Saleh, yang berasal dari Desa Cengkramaan. Ia menyoroti lemahnya respon pemerintah daerah terhadap jeritan masyarakat akar rumput.
“Jalan rusak ini bukan cuma soal infrastruktur, ini soal keadilan dan kesejahteraan. Pemerintah desa juga harus aktif mendesak Pemkab. Jangan diam!,” katanya.
Abdurrahman menekankan pentingnya kolaborasi antara desa dan pemerintah kabupaten dalam mengatasi persoalan akut ini. Ia berharap Pemkab Sumenep segera membuka mata dan telinga terhadap keluhan warganya.
“Jangan sampai ketimpangan ini dibiarkan berlarut. Sawah Sumur ke Cengkramaan itu bukan jalur sembarangan. Itu urat hidup masyarakat kami,” ujarnya menutup.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas PUTR Sumenep, Eri Susanto, belum memberikan tanggapan meski telah dihubungi melalui WhatsApp.