Pandangan Jimly Asshiddiqie ini memberikan kontribusi penting dalam memahami hubungan antara hukum dan etika, serta bagaimana keduanya dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan sehari-hari.
Dengan menggabungkan keduanya dalam sebuah konsep relasi luar-dalam, masyarakat dapat mengembangkan sistem hukum yang lebih manusiawi dan beretika.
Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Polres Bangkalan saling lempar pendapat terkait dugaan pelepasan tersangka kepemilikan Senjata Api (Senpi) menuai kontroversi dan menjadi sorotan publik.
Meski sudah dikeluarkan Surat Edaran (SE) oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait larangan cuti bersama sebelum waktunya, namun Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan melanggar edaran tersebut, dan kini menjadi sorotan publik
Pasca penahanan selama 4 (empat) bulan, terhitung pada saat penggerebekan kepemilikan senjata api di Desa Kombangan, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, Polres Bangkalan akhirnya membebaskan salah satu dari 2 (dua) orang tersangka.
Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang sedang dibahas DPR RI menuai kritik tajam dari berbagai organisasi masyarakat sipil. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Koalisi Masyarakat Sipil menilai bahwa revisi ini masih mengandung banyak celah hukum yang berpotensi melemahkan perlindungan hak asasi manusia.
Bagian Hukum, Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sumenep memastikan kesiapan mereka dalam mendampingi proses pembahasan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang saat ini tengah dibahas di DPRD Sumenep.
Seorang pengusaha muda asal Giligenting, yang dikenal sebagai pemilik tiga warung sembako di Provinsi Banten, harus berhadapan dengan hukum setelah istrinya sendiri melaporkannya ke Polres Sumenep atas dugaan penelantaran dalam rumah tangga.
