Walaupun tidak dapat digeneralisir terhadap BUMN lainnya tapi paling tidak, mungkin bisa disepakati, bisnis adalah bisnis sehingga narasi yang dibangun bagaimana bisnis itu berkembang dengan baik dengan dukungan sumber daya, dimana efisiensi memegang peranan penting dalam menjalankan roda organisasi.
Berbeda dengan realitas politik yang berkembang saat ini. BUMN pada prakteknya menjadi ajang bagi-bagi kekuasaan, kompensasi bahkan menjadi instrumen kompromi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang memuluskan berbagai kepentingan.
Pertanyaannya, apakah intervensi politik di tubuh BUMN hanya sekedar ‘alat tukar’ yang pragmatis atau berorientasi pada profit bagi perusahaan, masyarakat dan kontribusi penerimaan negara sehingga penyertaan modal negara pada BUMN dapat membuahkan hasil yang sepadan dan berkelanjutan?
Bagaimana Sikap Menteri BUMN?
Sejak awal, Erick Tohir konsern membenahi BUMN, seperti membangun bisnis prosesnya sesuai bidang bisnisnya, merombak personil khususnya di tingkat pengambil kebijakan hingga kolaborasi untuk mendapatkan dukungan dan menghasilkan dampak yang lebih luas.
Dengan latar belakang sebagai pebisnis, membenahi perusahaan bukan persoalan sulit dengan pengalaman bisnis yang luar biasa dan otoritas yang dimiliki. Kesulitannya mungkin terletak pada intervensi politik, yang suka atau tidak harus dijalani sebagai konsekuensi logis menjadi pembantu presiden.
