Berbeda dengan realitas politik yang berkembang saat ini. BUMN pada prakteknya menjadi ajang bagi-bagi kekuasaan, kompensasi bahkan menjadi instrumen kompromi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang memuluskan berbagai kepentingan.
Pertanyaannya, apakah intervensi politik di tubuh BUMN hanya sekedar ‘alat tukar’ yang pragmatis atau berorientasi pada profit bagi perusahaan, masyarakat dan kontribusi penerimaan negara sehingga penyertaan modal negara pada BUMN dapat membuahkan hasil yang sepadan dan berkelanjutan? Â
Bagaimana Sikap Menteri BUMN?
Sejak awal, Erick Tohir konsern membenahi BUMN, seperti membangun bisnis prosesnya sesuai bidang bisnisnya, merombak personil khususnya di tingkat pengambil kebijakan hingga kolaborasi untuk mendapatkan dukungan dan menghasilkan dampak yang lebih luas.
Dengan latar belakang sebagai pebisnis, membenahi perusahaan bukan persoalan sulit dengan pengalaman bisnis yang luar biasa dan otoritas yang dimiliki. Kesulitannya mungkin terletak pada intervensi politik, yang suka atau tidak harus dijalani sebagai konsekuensi logis menjadi pembantu presiden.
BUMN murni untuk bisnis mengalami pergeseran. Di sinilah letak ambiguitas yang tidak pernah ditemui di dunia bisnis murni sebelumnya. Ada wilayah ‘abu-abu’ antara kepentingan bisnis dan kepentingan politik yang hadir bisa saling bertentangan/merugikan.
Dalam sebuah wawancara, Erick Tohir tidak menampik adanya titipan, tetapi yang penting kompeten dan prosesnya baik sehingga tidak semua titipan diterima. Penilaian kompetensi dan proses baik seperti apa misalnya dalam pengangkatan komisaris? Adakah ujian fit and proper test, uji rekam jejak, dan lain sebagainya yang menjadi standar umum sebuah penilaian untuk menentukan layak atau tidak yang disampaikan kepada publik?
