“Tapi untuk urusan portal, masuk ini mau diportal, misalnya setelah masuk tempat-tempat tertentu seperti destinasi wisata desa itu boleh. Jadi bukan pajak kendaraan yang boleh,” terang Ramli.
Jadi menurut dia, Perdes pungutan boleh dibuat oleh pemerintah desa, namun wajib mengacu pada peraturan yang ada di atasnya. Selain itu, hal tersebut juga harus melalui evaluasi bupati.
“Silahkan saja desa mau membuat rancangan peraturan itu, akan tetapi harus dievaluasi oleh bupati,” pungkasnya.
Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Sumenep dari Daerah Pemilihan (Dapil) 7 dan 8 yang meliputi wilayah kepulauan melakukan kunjungan kerja ke Kantor UP3 PLN Pamekasan, Madura, Jawa Timur.
Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Kabag Kesra Setda), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, menggelar acara Gema Takbir dalam rangka menyambut malam Hari Raya Iduladha 1446 Hijriah, Kamis (05/06/2025).
Kabupaten Sumenep mencatat pertumbuhan penduduk yang konsisten dalam satu dekade terakhir. Data dari BPS Sumenep menunjukkan kenaikan tahunan sejak 2015 hingga 2024, Rabu (04/06/2025).
Dalam lima tahun terakhir, BPS Sumenep mencatat kondisi jalan di Kabupaten Sumenep menunjukkan penurunan tajam, terutama pada 2024 yang ditandai dengan merosotnya panjang jalan baik menjadi 32 persen dan meningkatnya jalan rusak hingga 9,1 persen, Senin (02/06/2025).
Empat nelayan di perairan Pulau Masalembu, Kabupaten Sumenep, tak pernah menyangka akan menjadi pahlawan maritim yang menggagalkan dugaan peredaran narkoba internasional. Saat sedang mencari teripang pada Rabu pagi (28/05/2025), mereka menemukan sebuah drum karatan mengapung di laut, yang ternyata berisi 35 kilogram sabu.
Dalam upaya memperkuat arah gerakan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Timur ke depan, Maksudi, calon Ketua Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Jatim, memunculkan gagasan baru bertajuk Equilibrium Sosial-Inklusif.
