Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) adalah proses pemilihan kepala pemerintahan di tingkat daerah, seperti gubernur, bupati, dan walikota. Di Indonesia, Pemilukada dilaksanakan setiap lima tahun sekali dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
Teori politik yang terkait dengan Pemilukada meliputi konsep federalisme, otonomi daerah, dan partisipasi politik lokal. Pemilukada mencerminkan prinsip desentralisasi pemerintahan, di mana kekuasaan politik dipindahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Partisipasi politik lokal juga penting dalam konteks Pemilukada, karena warga daerah memiliki peran aktif dalam menentukan pemimpinnya.
Dampak Pemilukada dapat dirasakan dalam kebijakan pembangunan daerah, pemerataan ekonomi, dan stabilitas politik lokal. Pemilihan kepala daerah yang efektif dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat legitimasi pemerintah daerah di mata masyarakat.
Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) adalah proses pemilihan kepala pemerintahan di tingkat desa. Di Indonesia, Pilkades dilaksanakan setiap enam tahun sekali dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Teori politik yang relevan dengan Pilkades mencakup konsep demokrasi partisipatif, pemerintahan lokal, dan pengambilan keputusan bersama. Pilkades mencerminkan prinsip demokrasi partisipatif, di mana warga desa secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan lokalnya.
Dampak Pilkades dapat dirasakan dalam pengembangan ekonomi lokal, pemerataan pembangunan, dan penguatan identitas lokal. Pemilihan kepala desa yang demokratis dan inklusif dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan memperkuat ikatan sosial di antara mereka.