Menurutnya, konsep pseudo demokrasi tersebut sering kali digunakan oleh negara-negara Barat sebagai alat politik untuk mengkritik rezim, terutama di luar Barat, yang tidak sepenuhnya mematuhi standar demokrasinya.
Pendapat Zhang Wei menyoroti dilema yang muncul dalam penilaian sistem politik di negara-negara yang berbeda. Bagi banyak ilmuwan politik, menentukan apakah suatu sistem dianggap pseudo demokratis atau tidak membutuhkan konteks yang cermat dan pemahaman mendalam tentang dinamika internal suatu negara.
Namun demikian, keberadaan pseudo demokrasi tidak dapat diabaikan. Dampaknya terhadap masyarakat, keadilan, dan stabilitas politik seringkali merusak dan memicu ketidakstabilan yang berkepanjangan.
Dr. Maria Gonzales (2021), seorang peneliti politik dari Universitas Buenos Aires, menggarisbawahi pentingnya penegakan standar demokratis yang kuat dalam mencegah berkembangnya pseudo demokrasi.
Tanpa perlindungan yang kuat terhadap kebebasan sipil, kontrol yang ketat terhadap kekuasaan politik, dan partisipasi publik yang aktif, menurut peneliti politik tersebut, risiko terhadap pseudo demokrasi akan selalu ada.
Menyadari kompleksitas dan multidimensionalitas fenomena ini, banyak ilmuwan politik menyerukan pendekatan yang holistik dalam memahami dan menanggapi pseudo demokrasi.
Ini termasuk mendorong dialog yang lebih luas antara negara-negara, lembaga internasional, dan masyarakat sipil, serta memperkuat institusi-institusi demokratis dalam rangka mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan.
