Lalu, apakah bisa mendikte MK? Benny K. Harman tidak memberikan jawaban terkait hal itu. Dia mempersilahkan publik menilai sendiri. Tapi dia menduga bahwa ada tangan tak kelihatan yang tentu bermain. Namun demikian, menurutnya, rakyat Indonesia sudah semakin pintar, sehingga bisa memonitor hal itu.
“Apakah MK bisa didikte? Hmmm, isi sendiri. Tangan tak kelihatan tentu bermain. Tapi rakyat kita kan sudah makin pintar. #RakyatMknitor#,” pungkas potongan tweet Benny.
Mahkamah Konstitusi (MK) mencatatkan sejarah dengan menghapuskan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen, sebagaimana tercantum dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
Kepala Desa Mandung, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan, Abd. Kholiq, diduga tidak memahami regulasi atau aturan hingga melanggar ketentuan terkait pengangkatan perangkat desa yang merangkap jabatan sebagai Ketua Poktan di hampir seluruh dusun
Namun, UU Korupsi memberikan definisi yang lebih terperinci, mencakup berbagai bentuk kejahatan seperti penyuapan, penggelapan jabatan, hingga konflik kepentingan dalam pengadaan.
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) terus menunjukkan taringnya dalam memberantas tindak pidana korupsi (TPK) di Indonesia
Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka menuai respons keras dari partai berlambang banteng tersebut. PDI Perjuangan menilai langkah KPK ini sebagai bentuk politisasi hukum dan pemidanaan yang dipaksakan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan Hasto Kristiyanto, Sekjen DPP PDI Perjuangan, sebagai tersangka dalam pengembangan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait suap atas penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024
