“Jangan sampai menunggu permasalahan besar lalu turun lapangan. Jika oknum Pemdes itu merangkap jabatan maka harus ada tindakan lebih lanjut,” tukasnya.
Oknum Pemdes Penanggungan Diduga Rangkap Jabatan, Begini Sikap Tegas Anggota DPRD Sumenep
Baca Juga
Rekomendasi untuk kamu
Capaian reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, menurut data Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, mengalami peningkatan selama periode 2020 hingga 2023. Meski demikian, peringkat Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB)-nya di Provinsi Jawa Timur tetap berada di posisi bawah.
Pemerintah Kabupaten Bangkalan mengalokasikan anggaran besar untuk Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP) Bangkalan pada tahun anggaran 2024. Total belanja dinas ini mencapai Rp21,7 miliar, jauh melebihi pendapatan asli daerahnya yang hanya Rp1 miliar.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep kembali mengukir prestasi gemilang di bidang tata kelola keuangan. Untuk kedelapan kalinya secara berturut-turut, Pemkab Sumenep berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2024.
Jumlah pegawai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang pada 2024, menurut data BPS Kabupaten Sampang, mencapai 7.474 orang. Dalam APBD 2025, menurut data DJPK Kemenkeu, belanja pegawai ini mencapai Rp857,12 miliar atau 40,84 persen dari total belanja daerah sebesar Rp2,09 triliun.
Anggaran belanja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bangkalan tahun 2024 menuai sorotan dari DPRD. Musawwir, anggota Banggar dan Komisi III DPRD Bangkalan, menyebut struktur anggaran belanja ini tidak berpihak pada penguatan teknis DLH.
Anggaran belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bangkalan tahun anggaran 2024 mengungkap peta prioritas yang janggal. Dari total belanja sebesar Rp8,2 miliar, hampir seluruhnya tersedot ke belanja operasi.
