Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah merilis daftar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2025. Di Madura, UMK tahun 2025 menunjukkan posisi yang relatif rendah dibandingkan daerah lain di Jawa Timur. Kabupaten Bangkalan memiliki UMK sebesar Rp2.397.550,00, disusul Sampang Rp2.335.661,00, Pamekasan Rp2.376.614,00, dan Sumenep Rp2.406.551,00
Madurapers
Berita Terbaru
UMK Jawa Timur 2025: Ketimpangan Upah dari Surabaya hingga Situbondo
Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah merilis Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2025 untuk 38 daerah. Kota Surabaya menempati posisi teratas dengan UMK sebesar Rp4.961.753,00, sedangkan Kabupaten Situbondo berada di posisi terbawah dengan Rp2.335.209,00.
APBD Pemkab Bangkalan 2025: Ketergantungan pada Dana Pusat dan Dominasi Belanja Pegawai
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar lebih dari Rp2 triliun. Pendapatan daerah tercatat sebesar Rp2,62 triliun, sementara belanja daerah mencapai Rp2,66 triliun
APBD Pamekasan 2025: Pendapatan Daerah Ketergantungan pada Dana Transfer dan Belanja Pegawai Dominan
Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2025 menunjukkan ketergantungan signifikan terhadap dana transfer pemerintah pusat. Dari total pendapatan daerah, menurut data DJPK Kemenkeu RI, sebesar Rp2,10 triliun, dana transfer pemerintah pusat mencapai Rp1,65 triliun atau sekitar 78,57 persen.
Terbukti Gelapkan Sertifikat, Oknum Pegawai THL Diskop Umdag Bangkalan Divonis 1,4 Tahun Penjara
Yuliati Ningsih, S.Sos (49) seorang pegawai THL Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (Diskop Umdag) Bangkalan dijatuhi vonis 1 tahun 4 bulan penjara oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri (PN) Bangkalan. Ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sertifikat tanah dan BPKB motor.
Tatib DPR No 1 Tahun 2025 Beri Kewenangan Berhentikan KPK dan Kapolri, Dignity Law Office Ajukan Uji Materi ke MA
Peraturan DPR tentang Tata Tertib (Tatib) DPR Nomor 1 Tahun 2025 viral di media sosial. Penyebabnya, aturan tersebut memberi kewenangan kepada DPR untuk memberhentikan pimpinan KPK, Kapolri, Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Wabup Sampang Ahmad Mahfudz tak Dengar Kabar Soal Kasus Korupsi DID Rp12 Miliar
Wakil Bupati (Wabup) Sampang, Ahmad Mahfudz, mengaku tidak mengetahui adanya kasus dugaan korupsi Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp12 miliar di Kabupaten Sampang.
Pemkab Sumenep Didesak Evaluasi Manajemen PT Sumekar Line
Ikatan Mahasiswa Kangean Sumenep (IMKS) mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep untuk segera mengevaluasi manajemen dan struktur PT Sumekar Line.
Tambang Ilegal di Sumenep Beroperasi Tanpa Izin, DPRD Desak Polres Bertindak
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Akhmadi Yasid, akan segera mengirimkan surat rekomendasi kepada Kepolisian Resort (Polres) Sumenep untuk menindak aktivitas tambang ilegal yang marak terjadi.
Guru Madrasah tak Boleh Jadi Prioritas Kedua: Komisi VIII DPR RI Tegaskan Komitmen
Ia menekankan perlunya sinergi dalam penyusunan regulasi yang mengakomodasi kepentingan guru madrasah.
Bawas MA dan KY Didesak Tuntaskan Kasus Alex Denni, Soroti Kejanggalan Hakim Meninggal Tanda Tangani Putusan
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, memimpin langsung rapat yang berlangsung di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan. Ia menegaskan perlunya penyelidikan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) dan Komisi Yudisial (KY) terkait dugaan pelanggaran prosedur hukum.
Menyalakan Lilin Keadilan: Jaringan Anti Rasuah Jawa Timur Menggugat Polda Jatim
Aksi jilid II ini mereka tajuk “Indonesia Terang, Polda Jatim Gelap.” Mereka datang dengan satu tujuan: mendesak Polda Jawa Timur agar bersikap tegas dalam menangani dugaan kasus korupsi Dana Insentif Daerah (DID) Rp12 miliar untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Kabupaten Sampang.
Imbas Pemangkasan Anggaran, Proyek Jalan di Kepulauan Sumenep Tertunda
Hampir seluruh program kerja yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 harus mengalami penyesuaian akibat pemangkasan dan relokasi anggaran.
Kendala Serah Terima Fasum dan Fasos di Sumenep Bakal Teratasi dengan Raperda Baru
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Dapat Mobil hingga Umroh, Ini Daftar Pemenang Gebyar Undian BPRS Bhakti Sumekar
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar kembali menggelar acara Gebyar Undian Tabungan Ukhuwah periode ke-2 dengan hadiah spektakuler bagi para nasabah setia.
Jaringan Anti Rasuah Jatim Demo Jilid II di Polda Jatim, Desak Penuntasan Kasus Korupsi DID di Sampang
Jaringan Anti Rasuah Jawa Timur (Jatim) kembali menggelar aksi demonstrasi di Markas Polisi Daerah (Polda) Jatim, Senin (24/02/2025).
Postur APBD Pamekasan 2025 Alami Penyesuaian Akibat Kebijakan Efisiensi
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan melakukan penyesuaian postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025. Penyesuaian ini dilakukan menyusul penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, Senin (24/02/2025).
Pergerakan Inflasi di Banten Sepanjang 2024: Tren Menurun di Akhir Tahun
Inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Banten, menurut data BPS Banten, mencatat sebesar 2,59 persen pada Januari 2024 dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 104,60.
Rupiah Menguat Tipis, Aliran Modal Asing Meningkat di Tengah Tekanan Global
Nilai tukar Rupiah, menurut Bank Indonesia, menunjukkan penguatan tipis di tengah ketidakpastian global, mencerminkan stabilitas ekonomi domestik yang tetap terjaga.
Ekspor dan Impor Indonesia Januari 2025: Surplus US$3,45 Miliar Meski Ekspor Turun
Nilai ekspor Indonesia mencapai US$21,45 miliar, turun 8,56 persen dibandingkan Desember 2024. Namun, jika dibandingkan Januari 2024, ekspor justru meningkat 4,68 persen.