“Perbuatan tersebut dianggap memalukan bangsa Indonesia di hadapan dunia. Sejumlah kalangan cerdik pandai sivitas akademia pun beramai-ramai menyatakan sikap dan mengkritik Presiden terang-terangan. Dan yang paling keras bahkan ada yang menyerukan pemakzulan atau pengunduran diri Presiden,” pungkas Aus.
Pelanggaran Etika dalam Pemilu 2024 Mengancam Kehormatan Demokrasi Indonesia
Baca Juga
Rekomendasi untuk kamu
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi menetapkan susunan pengurus Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) untuk periode 2025-2030. Pengumuman ini menjadi bagian penting dari hasil Musyawarah I Majelis Syura DPTP PKS yang berlangsung pada 3-4 Juni 2025, Senin (09/06/2025).
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menetapkan H. Mohamad Sohibul Iman, Ph.D., sebagai Ketua Majelis Syura untuk periode 2025–2030. Penetapan ini dilakukan dalam Musyawarah I Majelis Syura yang berlangsung pada 3–4 Juni 2025.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Peran 02, Nailil Ghufron, menegaskan bahwa wacana pemakzulan terhadap Wapres Gibran Rakabuming Raka tidak masuk akal. Ia menyebut gagasan tersebut menyesatkan dan tidak memiliki dasar konstitusional, Kamis (05/06/2025).
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bersiap menggelar Muktamar X pada September 2025 untuk memilih ketua umum (ketum) baru. Proses ini memunculkan perdebatan antara mempertahankan kader internal atau menggaet tokoh eksternal demi kebangkitan partai, Senin (02/05/2025).
Ia pun heran kenapa Pemkab Sampang suka sekali main tebak-tebakan aturan atau hukum. Kalau cocok, dijalankan. Kalau enggak, tunggu ‘petunjuk dari langit’ alias surat edaran. Logikanya lebih lincah dari akrobat sirkus.
Kekuasaan dalam dunia kontemporer bukan lagi struktur yang terpusat, tetapi tersebar dalam berbagai lapisan sosial, politik, dan ekonomi. Dalam analisis Michael Hardt, kekuasaan modern berubah menjadi bentuk yang lebih kompleks dan terfragmentasi, melibatkan hubungan yang lebih luas di antara individu dan institusi.