Jakarta – Pemerintah mengambil langkah strategis untuk memastikan ketersediaan pangan nasional menjelang Idulfitri. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar pasokan beras mencukupi dan harga tetap stabil.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian Keuangan menerbitkan PMK Nomor 19 Tahun 2025 yang menunjuk Perum Bulog sebagai pengelola Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa Bulog memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
Pemerintah mengalokasikan Rp16,6 triliun dari APBN sebagai investasi untuk Bulog. Dana ini digunakan untuk membeli beras atau gabah dari petani dalam negeri dengan harga yang telah ditetapkan serta menjaga cadangan beras pemerintah.
Menkeu menekankan pentingnya pengelolaan dana secara profesional dan bebas korupsi. Pemerintah ingin memastikan kesejahteraan petani tetap terjaga serta harga beras tetap terjangkau bagi masyarakat.
Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan stabilitas harga gabah bagi petani. Selain itu, pemerintah juga berupaya menjaga harga beras di pasar agar tidak mengalami lonjakan yang merugikan masyarakat.
Ketahanan pangan nasional menjadi fokus utama pemerintah dalam kebijakan ini. Dengan koordinasi antara berbagai pihak, cadangan beras diharapkan tetap mencukupi kebutuhan masyarakat.
Pemerintah menegaskan komitmennya dalam memperkuat sektor pertanian dan ketahanan pangan. Dukungan terhadap Bulog diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi petani dan konsumen.
Bulog memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan tugas ini secara optimal. Dengan pengelolaan yang baik, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani serta stabilitas harga pangan.
