Jakarta – Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia. Regulasi ini bertujuan menjaga kedaulatan bahasa Indonesia dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaannya.
Peraturan ini menekankan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab atas penerapannya demi memastikan bahasa Indonesia digunakan secara baik dan benar.
Dalam aturan ini, pengawasan dilakukan dengan berbagai cara, seperti sosialisasi, pemantauan, pendampingan, dan evaluasi. Langkah-langkah ini bertujuan mengurangi kesalahan dalam berbahasa serta meningkatkan kualitas penggunaan bahasa Indonesia.
Sosialisasi menjadi langkah awal yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Kampanye “Trigatra Bangun Bahasa” yang terdiri dari utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing menjadi bagian dari upaya ini.
Pemantauan dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data penggunaan bahasa Indonesia. Pemerintah akan mengidentifikasi penggunaan bahasa dalam dokumen resmi, nama tempat, media massa, serta komunikasi resmi di lingkungan kerja.
Pendampingan diberikan melalui konsultasi dan asistensi kepada individu atau lembaga. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan ketepatan dan kepatuhan terhadap kaidah bahasa Indonesia.
Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas program pengawasan. Hasil evaluasi akan dituangkan dalam laporan yang berisi rekomendasi dan rencana tindak lanjut bagi pihak terkait.
