YLBHI juga mengkritik DPR yang dinilai lebih berpihak kepada oligarki dibandingkan rakyat. Banyak kebijakan yang memperburuk kehidupan perempuan, sementara RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan RUU Masyarakat Adat tak kunjung disahkan.
Masalah-masalah ini menunjukkan bahwa hak-hak perempuan semakin diabaikan oleh negara. Rezim saat ini lebih berpihak pada kepentingan elit dibandingkan kesejahteraan rakyat.
Dalam perayaan Hari Perempuan Internasional 2025, YLBHI menyerukan perlawanan terhadap sistem yang menindas perempuan. Masyarakat diimbau untuk bersatu dalam gerakan kolektif demi perubahan nyata.
Perempuan di Indonesia tidak bisa lagi berharap pada pemerintah yang abai. Kekuatan rakyat harus menjadi tumpuan utama dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan masyarakat tertindas.
Dewan Perwakilan Rakyat tidak lagi menjadi wakil rakyat, tetapi corong kepentingan elite. Hanya dengan aksi bersama, perempuan dapat merebut kembali hak-hak mereka.
Hari Perempuan Internasional harus menjadi momentum perjuangan, bukan sekadar perayaan simbolis. Perempuan harus terus bergerak untuk memperjuangkan keadilan sosial.
YLBHI menegaskan bahwa perjuangan ini tidak akan berhenti sampai hak-hak perempuan benar-benar diakui dan dilindungi. Perlawanan terhadap sistem yang menindas harus terus berlanjut.
Hidup perempuan! Perjuangan belum selesai!