“Perlu secara efektif dan efisiensi belanja secara optimal dalam pengawasan tahapan pemilu,” tambah dia.
Aktivis 1998 pada Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Jawa Tengah ini meminta agar kegiatan dan penganggaran dibuat secara komperehensif.
“Jangan sampai di Tahun 2023 terdapat salah stau divisi yang tidak ada anggaran dan kegiatan,” serunya.
Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengingatkan, telah ada perubahan lembaga tingkat kabupaten/kota dari ad hoc (sementara) menjadi permanen sehingga perlu ada penyesuaian.
“Perubahan kelembagaan juga telah dilakukan yang harapannya komunikasi antar-divisi diperbaiki. Dengan keselarasan rencana kerja, maka persiapan lembaga Bawaslu menuju lebih baik mengawasi Pemilu Tahun 2024 bisa tercapai,” imbuhnya.
Perlu diketahui acara ini dihadiri Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro, Deputi Dukungan Administrasi Ferdinand Eskol Tiar, dan sejumlah pejabat Bawaslu.
Hadir juga dalam acara itu sejumlah pimpinan beserta Kepala Sekretariat dari sejumlah Bawaslu Provinsi. (*)