“Kalau Ahli Hukum Tak Merasa Tersinggung Karena Pelanggaran Hukum Sebaiknya Dia Jadi Tukang Sapu Jalan” (Pramoedya Ananta Toer).
Tidak ada yang baru dalam tulisan ini, semua masih sama dan dengan argumentasi yang sederhana. Penulis bukan ahli hukum seperti yang disinggung Pramoedya Ananta Toer di atas, tulisan ini hanya respon penulis sebagai akademisi hukum yang melihat ketidak wajaran Pemerintah Kabupaten Bangkalan (Pemkab) dalam menjalankan kewajibannya sebagai pemangku kebijakan di tingkat daerah.
Terhitung sudah dua kali Bupati Bangkalan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) penundaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2021. Kedua SK tersebut masing-masing dikeluarkan pada tanggal 14 April 2021 untuk penundaan Pilkades Dlambah Dajah dan tanggal 16 April 2021 untuk penundaan Pilkades Tanah Merah Laok, dan mungkin akan menyusul penundaan Pilkades di desa lainnya karena isunya masih ada desa yang belum mempunyai Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD), sementara jadwal pemungutan suara tinggal menghitung hari.
Mengapa Bupati Bangkalan mengeluarkan SK hingga dua kali dengan maksud yang sama; menunda Pilkades?. Jawabannya ialah terdapat sebuah inkonsistensi TFPKD sebagai panitia di tingkat kabupaten dalam menjalankan tugasnya sebagai tim fasilitasi dalam pelaksanaan Pilkades. Inkonsistensi itu diketahui di saat Bupati mengeluarkan SK penundaan Pilkades Dlambah Dajah dan Tanah Merah Laok, TFPKD terkesan terlalu mengintervensi kewenangan P2KD sebagai penyelenggara pesta demokrasi di desa.
