Bangkalan – APBD 2025 di empat kabupaten di Pulau Madura menunjukkan ketimpangan fiskal yang mencolok. Data dari DJPK Kemenkeu RI menegaskan posisi Sumenep sebagai pemegang anggaran tertinggi, sementara Sampang mencatat APBD paling kecil, Kamis (05/06/2025).
Kabupaten Sumenep menetapkan APBD sebesar Rp2,83 triliun, unggul atas Bangkalan Rp2,66 triliun, Pamekasan Rp2,24 triliun, dan Sampang Rp2,09 triliun. Selisih terbesar terjadi antara Sumenep dan Sampang yang mencapai Rp741 miliar atau setara 35,5 persen.
Pendapatan Daerah tertinggi tercatat di Bangkalan sebesar Rp2,62 triliun, sedikit lebih tinggi dari Sumenep Rp2,59 triliun. Pamekasan membukukan Rp2,10 triliun dan Sampang Rp2,05 triliun, menunjukkan keterbatasan kapasitas fiskal pada dua kabupaten tersebut.
Belanja Daerah terbesar terjadi di Sumenep dengan Rp2,83 triliun, disusul Bangkalan Rp2,66 triliun, Pamekasan Rp2,24 triliun, dan Sampang Rp2,09 triliun. Seluruh daerah menetapkan belanja lebih besar dari pendapatan, menandakan defisit struktural di masing-masing APBD.
Defisit tertinggi secara nominal terjadi di Sumenep sebesar Rp240 miliar atau 9,27 persen dari pendapatan daerah. Pamekasan mencatat defisit Rp140 miliar (6,67 persen), sementara Bangkalan dan Sampang masing-masing mengalami defisit Rp40 miliar (1,53 persen dan 1,95 persen).
Pembiayaan Daerah, menurut data DJPK Kemenkeu, hanya terjadi di Pamekasan sebesar Rp140,35 miliar, yang hampir identik dengan nilai defisitnya. Tiga daerah lainnya tidak mencantumkan pembiayaan, menandakan bahwa mereka mengandalkan saldo anggaran atau efisiensi dalam belanja.
