“Jadi kami masyarakat takut terjebak dengan hal itu. Masyarakat mendesak agar keinginannya bisa dilayani sebagaimana yang tertera dalam undang-undang,” tutur MS.
Kebijakan dari PLN ULP Kangean, menurut penilaian MS adalah ketidakberpihakan kepada rakyat, sehingga hal tersebut disebutnya sebagai ketimpangan.
“Intinya ada ketimpangan, ketika yang daftar ke biro, itu yang harganya 3 juta dan langsung dilayani,” pungkasnya.
Sumenep – Calon Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menyambut hari pencoblosan Pilkada dengan cara yang…
Sumenep – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumenep menggelar acara bertajuk ‘Sinergi Bawaslu Dengan Media…
Sumenep kini tidak hanya menjadi daerah yang harmonis, tetapi juga menjadi inspirasi bagi daerah lain…
“Kami harap para guru yang berpartisipasi diharapkan memiliki semangat yang tulus, seperti pengajar-pengajar terdahulu yang…
Dengan hadirnya fitur ini, BPRS Bhakti Sumekar ingin menunjukkan komitmennya terhadap digitalisasi keuangan yang relevan…
Sumenep – Calon Bupati Sumenep nomor urut 02, Achmad Fauzi Wongsojudo, kembali menunjukkan komitmennya untuk…
