Ia memperingatkan bahwa proyek ini berisiko menciptakan tafsir tunggal yang membungkam narasi alternatif. Apalagi, menurutnya, negara menjadi sponsor utama dalam proyek penulisan ulang sejarah ini.
“Syak wasangka atas tafsir tunggal ini berpotensi membungkam versi-versi lain dari peristiwa sejarah itu sendiri,” tambahnya. Bonnie menyarankan pendekatan yang inklusif dan demokratis dalam menyusun sejarah.
“Diawali oleh pertemuan ilmiah yang terbuka bagi siapapun, bukan terkesan keinginan sepihak,” ujarnya. Komisi X DPR RI pun berencana memanggil Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk meminta penjelasan resmi.
Ketua DPR RI Puan Maharani juga turut menanggapi isu ini. Ia menekankan pentingnya transparansi dan akurasi dalam menyusun ulang narasi sejarah Indonesia.
“Yang penting jangan ada pengaburan atau penulisan ulang terkait sejarah yang tidak meluruskan sejarah,” kata Puan pada 20 Mei 2025. Ia mengingatkan agar prinsip Jas Merah tetap dijadikan landasan utama.
“Jadi ‘Jas Merah’, jangan sekali-sekali melupakan sejarah,” tegas Puan. Ia menilai sejarah harus dimaknai apa adanya agar nilai-nilainya tetap hidup di tengah masyarakat.
Puan juga menyoroti pentingnya pendidikan sejarah bagi generasi muda. Menurutnya, pemahaman sejarah membantu generasi mendatang mengenal perjuangan dan jasa para pahlawan bangsa.