Laporan Bank Dunia (2022) mencatat bahwa dalam sistem birokrasi tertutup, indikator kinerja kerap bersifat artifisial. Hal ini juga terjadi di Bangkalan. Meski alokasi belanja pendidikan dan kepegawaian cukup tinggi, realitas di lapangan menunjukkan ketimpangan. Di Kecamatan Klampis dan Kokop, banyak sekolah dasar mengalami kerusakan parah, kekurangan guru, serta fasilitas sanitasi tak layak.
Hal serupa terlihat pada infrastruktur jalan di wilayah pedesaan seperti Tanah Merah. Jalan-jalan desa hanya diperbaiki tambal sulam menjelang pemilu. Di luar momentum politik, masyarakat tetap harus menghadapi akses ekonomi yang terbatas dan layanan publik yang minim.
Ketimpangan Anggaran dan Sosial
Struktur anggaran yang berat sebelah berdampak langsung pada keterlambatan pembangunan infrastruktur dasar, stagnasi layanan pendidikan dan kesehatan, serta rendahnya daya saing ekonomi lokal. Ketika belanja publik dikecilkan, peluang masyarakat keluar dari kemiskinan pun makin menyempit.
Kondisi ini melanggengkan ketergantungan warga pada elite birokrasi. Tidak hanya memperkuat politik transaksional, tetapi juga menciptakan ruang gelap bagi penyimpangan anggaran. Dana honorarium, kegiatan perjalanan dinas, dan program fiktif kerap lolos tanpa pengawasan yang memadai.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tahun 2024 mencatat bahwa lemahnya pengawasan, ketidakpatuhan terhadap prinsip efisiensi, serta tindak lanjut temuan yang lemah masih menjadi persoalan struktural di banyak daerah, termasuk Bangkalan. Ini menjadi cermin bahwa kekuasaan anggaran masih sangat rentan dimonopoli elite.
