Sementara itu, pihak BPN Kabupaten Sampang menjelaskan bahwa PTSL merupakan program strategis pemerintah untuk mempercepat pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Program ini ditujukan untuk mendorong tertib administrasi pertanahan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada pemilik tanah.
BPN juga mengingatkan penerima sertifikat agar menjaga dokumen kepemilikan dengan baik. Selain itu, warga diminta memastikan batas-batas tanah sesuai kondisi sebenarnya di lapangan guna mencegah munculnya persoalan pertanahan pada masa mendatang.
Apresiasi terhadap pelaksanaan PTSL juga disampaikan Ach. Baidhowi, warga Dusun Lon Nangkek, Desa Sokobanah Daya. Ia menilai program tersebut memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama warga yang selama ini belum memiliki sertifikat tanah.
Menurut Baidhowi, kepastian hukum atas tanah merupakan kebutuhan penting. Sertifikat menjadi dokumen resmi yang dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan apabila suatu saat muncul persoalan terkait tanah.
“Kami sangat mengapresiasi upaya Pemerintah Desa Sokobanah Daya yang telah membantu masyarakat melalui program PTSL ini. Bagi warga, sertifikat tanah sangat penting karena memberikan kepastian hukum. Kami berharap pelayanan seperti ini terus berlanjut sehingga masyarakat yang belum menerima sertifikat juga bisa segera mendapatkannya,” tutur Baidhowi.
Ia berharap koordinasi antara pemerintah desa dan BPN Kabupaten Sampang terus berjalan agar proses penyelesaian sertifikat bagi seluruh peserta dapat berlangsung tertib, transparan, dan sesuai ketentuan.
Penyerahan 200 sertifikat dari total sekitar 1.252 sertifikat yang diproses menjadi tahapan penting bagi masyarakat Sokobanah Daya. Namun, pekerjaan belum sepenuhnya selesai. Pemerintah desa dan pihak terkait masih diharapkan memastikan proses berikutnya berjalan hingga seluruh bidang tanah yang memenuhi persyaratan memperoleh kepastian status hukum.
Sebab, keberhasilan program PTSL bukan hanya diukur dari jumlah sertifikat yang diserahkan dalam sebuah seremoni, melainkan dari sejauh mana masyarakat benar-benar mendapatkan perlindungan hukum atas tanah yang mereka miliki.