“Refly Harun mencium bau intimidasi soal gugatan penundaan pemilu 2024.”
“Saya percaya si klo Hakim PN Jakpus selain bodoh jg ada yg mengintimidasi, mengingat sejarah partai Prima terutama Ketumnya & jg saya yakin ada campur tangan org² yg ngebet 3 periode. Hakim layak dipecat!” Tweet Korban Ceklist Satu.
Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD., mengatakan, harus melawan vonis PN Jakpus tentang penundaan Pemilu ke tahun 2025. Alasannya, karena tidak sesuai dengan kewenangannya.
Ini di luar yurisdiksinya. Hakim Pemilu bukan hakim perdata. Jadi, kata dia, vonis PN Jakpus tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan UU, yang mengatur pelaksanaan Pemilu setiap 5 (lima) tahun sekali.
“Vonis PN Jakpus ttg penundaan pemilu ke thn 2025 hrs dilawan, krn tak sesuai dgn kewenangannya. Ini di luar yurisdiksi, sama dgn Peradilan Militer memutus kasus perceraian. Hkm pemilu bkn hkm perdata. Vonis itu bertentangan dgn UUD 1945 dan UU bhw Pemilu dilakukan setiap 5 thn.” Tweet Mahfud MD.
