Belanja lainnya mencapai Rp440,12 miliar atau 14,54% dari target Rp3.026,92 miliar. Belanja bagi hasil menempati persentase tertinggi dengan realisasi Rp440,12 miliar atau 20,83% dari anggaran Rp2.113,29 miliar.
Belanja bantuan keuangan, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja tidak terduga masih belum terealisasi. Total anggaran untuk komponen ini sebesar Rp913,62 miliar masih nihil.
Pembiayaan daerah juga belum terealisasi dengan anggaran Rp4,04 miliar. Penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp147,54 miliar juga masih di angka nol persen.
Pengeluaran pembiayaan daerah juga belum bergerak dari anggaran Rp143,50 miliar. Namun, pembayaran cicilan pokok utang mencapai Rp34,62 miliar atau 25% dari target Rp138,50 miliar.
Proporsi realisasi pendapatan daerah yang baru mencapai 11,48% dibandingkan dengan belanja daerah yang baru terealisasi 8,51% menunjukkan bahwa penerimaan masih lebih tinggi dari pengeluaran. Namun, rendahnya realisasi pembiayaan daerah dapat menjadi kendala dalam menutup defisit anggaran, terutama dalam memenuhi komponen belanja yang masih nol persen.
Jika belanja tidak segera terealisasi dengan baik, maka anggaran yang tersedia tidak akan berdampak optimal pada pembangunan daerah. Selain itu, percepatan realisasi pembiayaan daerah diperlukan agar program prioritas yang membutuhkan dana tambahan dapat segera dilaksanakan.
Secara keseluruhan, realisasi (serapan, red.) APBD Banten masih rendah di awal Triwulan II 2025. Perlu percepatan dalam eksekusi anggaran agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.