Berbeda dengan sikap 8 partai/fraksi tersebut, PDI-P sebaliknya mendorong agar sistem pemilu 2024 dengan coblos partai.
Hal terbuka peluang kembali ke sistem tersebut karena aturan sistem pemilu yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tengah diuji secara materiil di MK oleh dua kader partai politik dan empat perseorangan warga negara.
Mereka adalah Demas Brian Wicaksono (Pengurus PDI-P), Yuwono Pintadi (Anggota Partai Nasdem), Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, serta Nono Marijono.
Hasto Kristiyanto, Sekjen PDI-P, menilai bahwa kembalinya sistem coblos partai sangat tepat dalam situasi demokrasi saat ini, di mana Indonesia tengah dihadapkan pada ketidakpastian secara global.
“Kita bukan hanya partai yang didesain untuk menang pemilu, tapi sebagai partai yang menjalankan fungsi kaderisasi pendidikan politik, memperjuangkan aspirasi rakyat menjadi kebijakan publik dan di situlah proporsional tertutup kami dorong,” kata Hasto, Selasa (3/1/2023).
