Bangkalan – Sekolah kini dilarang menjual buku kepada siswa, termasuk buku pelajaran dan Lembar Kerja Siswa (LKS). Larangan ini bertujuan menghindari konflik kepentingan dan mencegah praktik komersialisasi di dunia pendidikan.
Larangan tersebut dimaksudkan agar sekolah tetap fokus pada proses pembelajaran. “Selain itu, kebijakan ini mencegah munculnya praktik komersialisasi yang merugikan siswa dan orang tua,” kata Ahmad Mudabbir, praktisi hukum di Jawa Timur, Rabu (19/02/2025).
Namun, Mudabbir yang akrab disapa Jabir, menyayangkan masih adanya oknum yang nekat menjual buku di lingkungan sekolah. “Ini tentu nekat di era sekarang,” ujarnya.
Aturan larangan ini sudah jelas tercantum dalam beberapa regulasi, antara lain:
- Permendikbud No. 8 Tahun 2016 dan Permendiknas No. 2 Tahun 2008 Pasal 11, yang melarang penjualan buku oleh sekolah.
- Pasal 181 PP No. 17 Tahun 2010, yang melarang pendidik dan tenaga kependidikan menjual buku, bahan ajar, serta perlengkapan lainnya di lingkungan sekolah.
- Permendikbud No. 6 Tahun 2021, yang menegaskan bahwa sekolah tidak boleh berperan sebagai distributor buku LKS. Buku pelajaran dan LKS seharusnya disediakan oleh sekolah tanpa memungut biaya dari siswa.
- Permendikbud No. 75 Tahun 2020 Pasal 12a, yang menyatakan komite sekolah tidak diperbolehkan menjual buku di sekolah.
- Pasal 63 UU No. 3 Tahun 2017, yang mengatur bahwa penerbit dilarang menjual buku langsung ke sekolah.
Mudabbir menegaskan bahwa guru atau kepala sekolah yang melanggar aturan ini dapat dikenakan sanksi tegas. “Jika pelanggar berstatus PNS, sanksi terberat yang menanti adalah pemberhentian tidak hormat,” jelasnya.
