Kejahatan ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga berpotensi melanggar hukum. Jika terbukti, Pertamina dapat dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Laporan dari LBH Jakarta dan CELIOS (2025) menyebutkan bahwa praktik mafia migas ini kembali terjadi setelah sebelumnya pernah mencuat di masa lalu. Dugaan permainan impor BBM dan blending ilegal menjadi pola yang terus berulang.
Konsumen yang merasa dirugikan telah mengajukan pengaduan melalui posko yang dibuka oleh LBH Jakarta dan CELIOS. Data menunjukkan bahwa banyak korban mengalami kerugian finansial akibat oplosan ini.
Kerugian yang dialami konsumen tidak hanya berupa perbaikan kendaraan, tetapi juga mengurangi alokasi anggaran untuk kebutuhan pokok. Sekitar 37% responden menyatakan bahwa uang yang seharusnya untuk konsumsi sehari-hari terpaksa digunakan untuk biaya perbaikan kendaraan.
Dampak jangka panjang dari skandal ini dapat meningkatkan inflasi. Harga energi yang tinggi akibat manipulasi pasar menyebabkan lonjakan biaya hidup masyarakat.
Praktik ini juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola energi nasional. Korupsi dalam distribusi BBM membuat harga tidak stabil dan merugikan konsumen.
Secara hukum, kasus ini bisa menjadi preseden penting bagi perlindungan konsumen di Indonesia. Gugatan class action dapat diajukan untuk menuntut pertanggungjawaban dari Pertamina.
Selain class action, mekanisme citizen lawsuit juga dapat digunakan oleh masyarakat. Tuntutan ini bertujuan agar pemerintah melakukan reformasi sistem tata kelola BBM agar tidak terulang di masa depan.
Kerugian akibat Pertamax oplosan tidak hanya berdampak secara finansial, tetapi juga sosial. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dan BUMN terguncang akibat skandal ini.
