Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo dalam mengonsolidasikan sumber daya pembangunan. Menurutnya, langkah ini penting agar pertumbuhan ekonomi melampaui target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar 5,2 persen.
Salah satu strategi yang ditempuh adalah efisiensi belanja negara agar anggaran dialokasikan untuk program strategis. Program-program tersebut mencakup perbaikan gizi anak, kesehatan, pendidikan, kemandirian pangan, serta energi.
Said menyoroti pentingnya program gizi dan pendidikan untuk menciptakan tenaga kerja sehat dan terdidik di masa depan. Ia menilai investasi ini bukan hanya solusi jangka pendek, tetapi juga langkah fundamental untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan yang disorot dalam upaya peningkatan ekonomi inklusif. Said menyarankan agar program ini melibatkan pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) sebagai pemasok makanan bergizi.
Dengan standar kualitas tertentu, UMK dapat menjadi bagian dari rantai pasok MBG, sehingga sektor usaha kecil dapat berkembang. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat menengah ke bawah serta memperkuat ekonomi nasional.
Di sektor hulu, MBG juga diprediksi meningkatkan permintaan bahan pangan, sehingga sinergi antara Badan Pangan Nasional (Bapanas) dengan pemerintah daerah dan desa diperlukan. Jika dikelola dengan baik, program ini dapat mengurangi ketergantungan pada subsidi bantuan sosial yang kurang efektif dalam pemberdayaan ekonomi.
Selain optimalisasi APBN, pemerintah juga mendorong konsolidasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui pembentukan super holding Danantara. Dengan anggaran investasi yang besar, Danantara diharapkan mampu mempercepat industrialisasi nasional.
