Pemerintahan  

Anggaran belanja pegawai di Kabupaten Bangkalan membengkak dalam dua tahun berturut-turut, menimbulkan kekhawatiran soal arah penggunaan dana publik. Pemerintah daerah terkesan lebih fokus membiayai birokrasi ketimbang memperkuat layanan publik dan pembangunan.

Kemdiktisaintek Terapkan Kebijakan Efisiensi Anggaran
Pemerintahan  

Kemdiktisaintek Terapkan Kebijakan Efisiensi Anggaran

Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2025 terkait kebijakan efisiensi anggaran. Kebijakan ini bertujuan mengoptimalkan penggunaan anggaran dalam rangka mendukung Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

APBD di Madura Terkuras untuk Gaji Pegawai, Pembangunan Terancam Stagnan
Ekonomi  

APBD di Madura Terkuras untuk Gaji Pegawai, Pembangunan Terancam Stagnan

Dominasi Belanja Pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) empat kabupaten di Madura tahun 2025 memantik pertanyaan serius tentang efektivitas pengelolaan anggaran daerah di Madura. Alokasi yang besar untuk gaji dan tunjangan pegawai dapat mengurangi fleksibilitas fiskal dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

Mendagri Terbitkan Surat Edaran Efisiensi Anggaran, Belanja Daerah Dibatasi
Pemerintahan  

Mendagri Terbitkan Surat Edaran Efisiensi Anggaran, Belanja Daerah Dibatasi

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menerbitkan Surat Edaran Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur efisiensi belanja dalam APBN dan APBD.

error: