JAKARTA – Asosiasi Lawyer Muda Madura (ALMA) menyampaikan kecaman keras…
Hasil analisis keuangan nasional mengungkapkan lebih dari setengah juta penerima bansos diduga menggunakan dana negara untuk berjudi daring. Mengutip Parlementaria, Sukamta, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, menyebut ini sebagai ironi besar dan peringatan serius terhadap kerentanan sistem perlindungan sosial.
Fenomena rokok ilegal kian tak terbendung di tengah masyarakat. INDEF dan akademisi menyebutkan penyebabnya bukan semata persoalan hukum, tetapi juga ekonomi dan budaya, Selasa (08/07/2025).
Anggota Komisi VII DPR RI, Samuel Wattimena mendukung pencabutan izin usaha pertambangan di Raja Ampat yang dilakukan pemerintah atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam rilis sumber resmi Parlementaria, Samuel mendesak pemerintah mengusut pihak yang mengeluarkan izin tambang di kawasan konservasi tersebut.
Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-74, Persatuan Jaksa Indonesia (PERSAJA), Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan menggelar upacara, yang berlangsung khidmat di halaman kantor Kejaksaan, di Jl. Panglegur, Pamekasan.
Pengesahan KUHP baru mendorong kebutuhan mendesak untuk merevisi KUHAP. Langkah ini dinilai penting demi menciptakan sistem hukum yang sejalan dan selaras.
Masyarakat, kata Henri, harus lebih kritis dalam memahami situasi politik dan hukum di Indonesia. Ia mengajak publik untuk mencari sendiri fakta-fakta yang mungkin sengaja disembunyikan oleh para elit. “Banyak elit yang seolah nampak baik, tapi senantiasa tidak jujur,” ujarnya.
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Bangkalan menggelar aksi di depan kantor Kepolisian Resor (Polres) Bangkalan, perihal penegakan hukum yang di anggap tidak becus menangani persoalan curat marutnya Pencurian Kendaraan bermotor (Curanmor), Kriminalitas, Kasus asusila dan lain sebagainya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.
